Undang Undang Kepegawaian Terbaru



Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Kepegawaian di Indonesia kembali mengalami perubahan yang sebelumnya berpatokan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, mulai tahun 2014 ini terbit peraturan yang baru yaitu Undang Undang ASN (Aparatur Sipil Negara). Undang-Undang ASN Telah disahkan oleh DPR pada bulan Desember 2013 yang lalu. Dan telah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagi yang belum memiliki, silahkan dapat mengunduh salinannya disini. Dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 ini, ketentuan tentang peraturan kepegawaian yang sebelumnya UU Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pada UU Nomor 5 tahun 2014 tersebut, PNS merupakan bagian dari Pegawai ASN. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dan yang perlu diperhatikan adalah adanya perpanjangan masa pensiun yang sebelumnya 56 tahun, diperpanjang menjadi 58 tahun

Undang ASN juga mengatur mengenai pembagian jabatan untuk pegawai ASN yaitu:

a. Jabatan Administrasi

b. Jabatan Fungsional

c. Jabatan Pimpinan Tertinggi

Untuk jabatan Administrasi terbagi lagi kedalam 3 kelompok yaitu:

* Jabatan Administrator

Bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

* Jabatan Pengawas

Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

*Jabatan Pelaksana

Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu Jabatan fungsional terbagi menjadi 2 bagian yaitu jabatan fungsional keterampilan dan jabatan funsional keahlian.

Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari :

*Jabatan Pimpinan Tinggi Utama

*Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

*Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Selain mengatur hal di atas, undang undang ASN juga mewajibkan untuk dibentuk KASN yaitu lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. KASN berkedudukan di Ibukota Negara dan bertugas untuk:

a. Menjaga netralitasASN

b. Melakukan Pengawasan dan pembinaan profesi ASN

c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden Namun begitu masih perlu menunggu peraturan-peraturan lain yang menjadi petunju teknis Undang Undang ASN tersebut.

Gallery Undang Undang Kepegawaian Terbaru

Peraturan Bkn Nomor 2 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Pertek

Infografik 6 Larangan Di Media Sosial Untuk Pns

Uu Asn Wajibkan Instansi Pemerintah Sampaikan Data Mutakhir

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Pin Di Undangundang Net

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pns

Modul Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Ppkpns

Badan Kepegawaian Negara Bkn Tribunnewswiki Com Mobile

Bkn Kantor Regional X Denpasar Lapor

Peraturan Bkn No 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Masa

Perencanaan Rekrutmen Cpns 2019 Kepala Bkd Undang

Bimtek Kepegawaian Asn Archives Bimtek Nasional Lppkp

Evaluasi Peta Jabatan Kementerian Pertanian Balitkabi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pns

Situs Resmi Bpkp 2020

Substansi Undang Undang Aparatur Sipil Negara Asn Cpns

Perkawinan Pns Syarat Poligami Dan Sanksi Portal Ilmu Com

Website Bagian Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Pp 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Pp 43 Tahun 2014

Penetapan Kenaikan Pangkat Dan Pensiun Pns Setelah Pp 11

Sop 55 Pembuatan Impassing

Undang Undang Asn Aparatur Sipil Negara Dilengkapi Pp Nomor 11 Tahun 2017

Daftar Harga Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Penjelasan Lengkap Daftar Urut Kepangkatan Portal Ilmu Com

Sebanyak 1 759 Pns Dijatuhi Hukuman Disiplin Pada Tahun 2017

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia


Belum ada Komentar untuk "Undang Undang Kepegawaian Terbaru"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel