Pasal 3 Ayat 1



Pasal 33 Ayat 1 Bunyi Uud 1945 Pasal 31 Ayat 1 2 3 4

Bunyi UUD 1945 Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 dan Penjelasannya

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 3 menjelaskan tentang mekanisme dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat diantaranya membahas tentang wewenangnya dalam pengubahan UUD, pelantikan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Pasal 3 terdapat pada BAB II yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada pasal 3, Ada Perubahan pada ayat – ayatnya yaitu, ayat 1 mendapat perubahan sebanyak tiga kali, ayat 2 mendapat perubahan sebanyak empat kali, sedangkan ayat 3 mendapat perubahan sebanyak empat kali.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 3

Ayat 1 ***) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ayat 2 ***) ****) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ayat 3 ***) ****) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa MPR mampu mengubah dan menetepkan isi dari UUD negara Indonesia. Tentu wewenang ini sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum pengubahan atau penetapan Undang-Undang Dasar, dan pengubahan atau penetapan ini harus sesuai dengan pandangan falsafah pancasila

Penjelasan Pasal 3 Ayat 2 Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden baru, MPR selalu melantik Presiden/Wakil Presiden dengan cara dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR.

Penjelasan Pasal 3 Ayat 3 Pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa MPR berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sesuai syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden bisa diberhentikan oleh MPR jika terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keterangan : Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

  • Perubahan / Amandemen Pertama : *)
  • Perubahan / Amandemen Kedua : **)
  • Perbuahan / Amandemen Ketiga : ***)
  • Perubahan / Amandemen Keempat : ****)

Gallery Pasal 3 Ayat 1

Sengketa Sumber Air Mengalir Tanpa Henti Infonews News

Jawaban Diskusi Celuyolobee Accounting 558 Sk R Ui 2009

Uud 1945 App Ranking And Store Data App Annie

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 3 Ayat 1

Materi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Ppt Download

Implementasi Pancasila Dalam Uud Ppt Download

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Foto Ini Tumpukan Berkas Perkara Setnov Yang Dilimpahkan

Doc Bab I Bentuk Negara Dan Kedaulatan Helfi Sitepu

Pasal 3 Ayat 1 Cukup Jelas Ayat 2 Ketentuan Ini Disebut Lex

Addendum

Uu 43 Tahun 1999 Pages 1 21 Text Version Fliphtml5

Doc Perbedaan Antara Pasal 2 Ayat 1 Dan Pasal 3 Uu Tipikor

99 On Twitter Salah Baca Dia Itu Padahal Pasal 3 Ayat 1

Mfait Asssyikkk Pasal 3 Ayat 1 Mpr Berwenang Mengubah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Pmk 03 2018 Pages 1 23

Ythp E R M E N D A G N O 8 2 T A H U N 2 0 1 7

Bab 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional Dalam Kehidupan

Gasresto Hash Tags Deskgram


Belum ada Komentar untuk "Pasal 3 Ayat 1"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel