Di Dalam Konstitusi Ris 1949 Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer Terutama Pasal



Modul Ujian Dinas Undang Undang Dasar 1945 Iasn

Di Dalam Konstitusi RIS 1949, Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer, Terutama Pasal

Rumusrumus.com – Selamat pagi pengguna setia artikel ini, pada kesempatan ini kita diberikan untuk mengupas ataupun membahas pertanyaan secara jelas dan tepat mengenai Di Dalam Konstitusi RIS 1949, Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer, Terutama Pasal ?. Nah langsung saja kita simak penjabaran ataupun penjelasan secara rinci dibawah ini :

Di Dalam Konstitusi RIS 1949, Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer, Terutama Pasal ?

Jawaban

Pendahuluan :

Pengertian dari penyimpangan sistem parlementer yaitu penyimpangan yang terjadi pada sistem pemerintahan dimana parlemen ini memiliki peranan penting dalam pemerintahan

Pembahasan :

Pada Konstitusi RIS 1949, terdapat banyak sekali sebuah penyimpangan terhadap sistem parlementer, antara lain seperti : Pasal 74 Ayat (1) KRIS, Pasal 74 Ayat (3) KRIS, Pasal 76 Ayat (1) KRIS, Pasal 68 Ayat (1) KRIS, Pasal 69 Ayat (1) KRIS, Pasal 118 Ayat (1) KRIS, Pasal 118 Ayat (2) KRIS, Pasal 122 KRIS.

Dari seluruh pasal yang menyimpang dengan sistem parlementer yang dianut RIS pada saat itu, pasal yang paling vital dan mempunyai dampak besar terdapat pada Pasal 69 Ayat (1) dan (2) KRIS, yang berbunyi Ayat (1) : Presiden ialah kepala negara, serta Ayat (2) : Beliau dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

Maka, dari Pasal 69 KRIS diatas bisa disimpulkan jika Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat, dan ini tentu begitu menyimpang sistem parlementer bangsa Indonesia.

Konstitusi RIS 1949, terdapat penyimpangan terhadap sistem parlementer, terutama pada :

Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 118 Ayat (1) Konstitusi RIS, yang berisi Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.

Bentuk penyimpangan atas pasal-pasal ini ialah sbb :

  1. Presiden bisa membuat sebuah ketetapan sendiri tanpa melalui suatu pertimbangan DPR.
  2. Presiden bisa membubarkan DPR.
  3. Kedudukan MPR serta DPR dibawah presiden, karena MPR dan DPR diberi status sebagai menteri.

Jadi, jika adik adik siswa/i khususnya masih dalam jenjang pendidikan yang masih binggung mengenai pertanyaan tersebut artikel dan lain lain, Maka makalah pembahasan ini sudah cukup mewakili jawaban untuk adik adik semua.

Demikianlah pembahasan artikel kali ini yang menyinggung ataupun mengupas secara lengkap terkait pertanyaan tersebut, semoga bermanfaat serta menjadi ilmu pengetahuan yang baru lagi bagi para pembaca sekalian.

Baca Juga :

Gallery Di Dalam Konstitusi Ris 1949 Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer Terutama Pasal

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Twk Tiu Tkp Pages 1 50 Text Version Fliphtml5

Perbandingan Sistem Politik

Capita Selecta 2

Pdf Karakter Koalisi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil

Makalah Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Di Indonesia By Nispi Amalia Adila On Prezi

Di Dalam Konstitusi Ris 1949 Terdapat Penyimpangan Terhadap

P E N Y I M P A N G A N Pdf Free Download

Pdf Sejarah Konstitusi Republik Indonesia

Sistematika Uud 1945 9n0kqqj6r24v

Bse Pkn Kelas 8 Pdf Document

Di Dalam Konstitusi Ris 1949 Terdapat Penyimpangan Terhadap

Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila Blog Dikonversi

Alsa Law Study Book By Alsa Lc Unsri Issuu

Kajian Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia

Sistem Dan Dinamika Demokrasi Pancasila Blog Dikonversi

Tes Wawasan Kebangsaaan

Klik Disini Mahkamah Konstitusi Ri

Sistem Pemerintahan

Pdf Karakterisitik Konstitusional 8 Negara


Belum ada Komentar untuk "Di Dalam Konstitusi Ris 1949 Terdapat Penyimpangan Terhadap Sistem Parlementer Terutama Pasal"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel