Pp No 71 Tahun 2010



Vidio Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik Pp No 71 Tahun 2010

SAP PP No 71 Tahun 2010

  1. 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); MEMUTUSKAN: . . .
  2. 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 3. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 4. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 5. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. 7. Buletin . . .
  3. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 7. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. 8. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. 9. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 10. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. 11. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pasal 2 (1) SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP. (2) SAP dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pasal 3 (1) PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP. (2) IPSAP . . .
  4. 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - (2) IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan. (3) Rancangan IPSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. BAB II PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Pasal 4 (1) Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. (2) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP. (3) SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (4) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. Pasal 5 (1) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP. (3) Rancangan . . .
  5. 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - (3) Rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. (4) Menteri Keuangan menyampaikan usulan rancangan perubahan PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mendapat pertimbangan. Pasal 6 (1) Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (3) Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. (4) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Pasal 7 (1) Penerapan SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 . . .
  6. 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - Pasal 8 (1) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dinyatakan dalam bentuk PSAP. (2) SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. (3) PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .
  7. 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 123 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri, ttd SETIO SAPTO NUGROHO
  8. 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN I. UMUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan . . .
  9. 9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 . . .
  10. 10. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau penggantian satu atau lebih PSAP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Ayat (3) Selain mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Ayat (4) . . .
  11. 11. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Peraturan perundang-undangan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan SAP Berbasis Akrual dinyatakan tetap berlaku. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan harus dicabut dan/atau disesuaikan. IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang disusun oleh KSAP sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku. Jika terdapat IPSAP dan Buletin Teknis SAP yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini harus dicabut dan/atau disesuaikan. Pasal 10 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5165
  12. 12. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
  13. 13. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR ISI LAMPIRAN I STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL 1. LAMPIRAN I. 01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2. LAMPIRAN I.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 3. LAMPIRAN I.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS 4. LAMPIRAN I.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS 5. LAMPIRAN I.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 6. LAMPIRAN I.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN 7. LAMPIRAN I.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI 8. LAMPIRAN I.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP 9. LAMPIRAN I.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 10. LAMPIRAN I.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN 11. LAMPIRAN I.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 12. LAMPIRAN I.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 13. LAMPIRAN I.13 PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
  14. 14. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I.01 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – (i)
  15. 15. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – (ii) DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------------------------------- 1-5 TUJUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1-3 RUANG LINGKUP --------------------------------------------------------------------------------- 4-5 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN --------------------------------------------------- 6-16 BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN -------------- 8-9 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH ---------------------------------------------------------------------------- 10 PENGARUH PROSES POLITIK ---------------------------------------------------------------- 11 HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH --------------------------------------------------------------------------------------- 12 ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN ------------------------------------------------------- 13 INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN PENDAPATAN -------------------------------------------------------------------------------------- 14 KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN ----------------------------------------------------------------------------------- 15 PENYUSUTAN ASET TETAP ------------------------------------------------------------------- 16 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA---------- --------------- 17-20 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------------------------- 17 KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN ---------- 18-20 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN --------------------------------------------------------- 21-23 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN ------------------------------------------ 24-27 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN ------------------------------------------------------- 24-25 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN ---------------------------------------------------------- 26-27 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ---------------------------------------------------------------- 28-29 DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN------------------------------------------------------- 30 ASUMSI DASAR -------------------------------------------------------------------------------------------- 31-34 KEMANDIRIAN ENTITAS ------------------------------------------------------------------------ 32 KESINAMBUNGAN ENTITAS ------------------------------------------------------------------ 33 KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY MEASUREMENT) ------ 34 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------- 35-40 RELEVAN -------------------------------------------------------------------------------------------- 36-37 ANDAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 38 DAPAT DIBANDINGKAN ------------------------------------------------------------------------- 39 DAPAT DIPAHAMI --------------------------------------------------------------------------------- 40 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN --------------------------------------- 41-55 BASIS AKUNTANSI ------------------------------------------------------------------------------- 42-45
  16. 16. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST) ------------------------------------------------------ 46-47 REALISASI (REALIZATION) -------------------------------------------------------------------- 48-49 SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCE OVER FORM) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 PERIODISITAS (PERIODICITY) --------------------------------------------------------------- 51 KONSISTENSI (CONSISTENCY) -------------------------------------------------------------- 52 PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) ----------------------------------- 53 PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) -------------------------------------------- 54-55 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL --------------------------------------- 56-59 MATERIALITAS ------------------------------------------------------------------------------------- 57 PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT -------------------------------------------------- 58 KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF ----------------------------- 59 UNSUR LAPORAN KEUANGAN ----------------------------------------------------------------------- 60-83 LAPORAN REALISASI ANGGARAN ---------------------------------------------------------- 61-62 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ---------------------------------- 63 NERACA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 64-77 Aset --------------------------------------------------------------------------------------------------- 66-72 Kewajiban--------------------------------------------------------------------------------------------- 73-76 Ekuitas ------------------------------------------------------------------------------------------------- 77 LAPORAN OPERASIONAL ---------------------------------------------------------------------- 78-79 LAPORAN ARUS KAS ---------------------------------------------------------------------------- 80-81 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ----------------------------------------------------------- 82 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN --------------------------------------------------- 83 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------------------- 84-97 KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI --------- 87 KEANDALAN PENGUKURAN ------------------------------------------------------------------ 88-89 PENGAKUAN ASET ------------------------------------------------------------------------------- 90-92 PENGAKUAN KEWAJIBAN --------------------------------------------------------------------- 93-94 PENGAKUAN PENDAPATAN ------------------------------------------------------------------ 95 PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA ------------------------------------------------------- 96-97 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN ------------------------------------------------ 98-99 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual – (iii)
  17. 17. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 PENDAHULUAN 2 TUJUAN 3 1. Kerangka Konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari 4 penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 5 selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: 6 (a) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; 7 (b) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi 8 yang belum diatur dalam standar; 9 (c) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan 10 keuangan disusun sesuai dengan standar; dan 11 (d) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang 12 disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. 13 2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal 14 terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi 15 pemerintahan. 16 3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan 17 standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka 18 konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat 19 diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi pemerintahan di 20 masa depan. 21 RUANG LINGKUP 22 4. Kerangka konseptual ini membahas: 23 (a) tujuan kerangka konseptual; 24 (b) lingkungan akuntansi pemerintahan; 25 (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna; 26 (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan; 27 (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, 28 serta dasar hukum; 29 (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi 30 dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; 31 dan 32 (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan 33 pengukurannya. 34 5. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan 35 pemerintah pusat dan daerah. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 1
  18. 18. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 6. Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh 3 terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. 4 7. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu 5 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan 6 adalah sebagai berikut: 7 (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan: 8 (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan; 9 (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar 10 pemerintah; 11 (3) pengaruh proses politik; 12 (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. 13 (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian: 14 (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan 15 sebagai alat pengendalian; 16 (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 17 (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; 18 dan 19 (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan 20 dalam kegiatan operasional pemerintahan. 21 BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN 22 KEKUASAAN 23 8. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas 24 Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat 25 mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. 26 Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di 27 antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya 28 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 29 Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga 30 keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara 31 penyelenggara negara. 32 9. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, 33 pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPR/DPRD 34 untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah 35 melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan 36 perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah 37 bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada 38 DPR/DPRD. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 2
  19. 19. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN 1 TRANSFER 2 PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH 3 10. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam 4 sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah 5 provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas 6 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. 7 Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang 8 lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana 9 umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan. 10 PENGARUH PROSES POLITIK 11 11. Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan 12 kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berupaya 13 untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan 14 keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber 15 lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting 16 dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik 17 untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. 18 HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN 19 PEMERINTAH 20 12. Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara 21 langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar 22 pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka 23 memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak 24 berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada 25 wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 26 mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam 27 mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: 28 (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya 29 suka rela. 30 (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak 31 sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti 32 penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai 33 tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh. 34 (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan 35 pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur 36 sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan 37 dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan 38 pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan 39 dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi 40 lebih mudah. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 3
  20. 20. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan 2 pemerintah adalah relatif sulit. 3 ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, 4 TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN 5 13. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil 6 kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk 7 melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk 8 menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila 9 diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran 10 mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi 11 upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu 12 periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup 13 kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari 14 satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah 15 mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara 16 lain karena: 17 (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. 18 (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan 19 antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. 20 (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi 21 hukum. 22 (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah. 23 (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan 24 pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada 25 publik. 26 INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG 27 MENGHASILKAN PENDAPATAN 28 14. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset 29 yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti 30 gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian 31 besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program 32 pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan 33 manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi 34 pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar 35 aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, 36 bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa 37 mendatang. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 4
  21. 21. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA 1 UNTUK 2 TUJUAN PENGENDALIAN 3 15. Akuntansi dana (fund accounting) merupakan sistem akuntansi dan 4 pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang 5 memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing 6 merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara 7 belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat 8 diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain 9 kelompok dana umum (the general fund) sehingga perlu dipertimbangkan dalam 10 pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. 11 PENYUSUTAN ASET TETAP 12 16. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset 13 tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. 14 Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan 15 penyesuaian nilai. 16 PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA 17 PENGGUNA 18 PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN 19 17. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan 20 pemerintah, namun tidak terbatas pada: 21 (a) masyarakat; 22 (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; 23 (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan 24 pinjaman; dan 25 (d) pemerintah. 26 KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA LAPORAN 27 KEUANGAN 28 18. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum 29 untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan 30 demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi 31 kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, 32 berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas 33 pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-34 tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh 35 ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Selain itu, karena 36 pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 5
  22. 22. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak 2 perlu mendapat perhatian. 3 19. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan 4 serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan 5 memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan 6 munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. 7 Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang 8 mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka 9 laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. 10 20. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum 11 di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang 12 disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, 13 dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk 14 dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang 15 diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang 16 dinyatakan lebih lanjut. 17 ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN 18 21. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang 19 mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan 20 akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang 21 diselenggarakannya. 22 22. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari 23 satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-24 undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan 25 keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: 26 (a) Pemerintah pusat; 27 (b) Pemerintah daerah; 28 (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah 29 pusat; 30 (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 31 lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 32 dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 33 23. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat 34 pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap 35 aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan 36 wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 6
  23. 23. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 2 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN 3 24. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang 4 relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh 5 suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan 6 terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang 7 dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai 8 kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, 9 dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-10 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 7 undangan. 11 25. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan 12 upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 13 kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk 14 kepentingan: 15 (a) Akuntabilitas 16 Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 17 kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai 18 tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 19 (b) Manajemen 20 Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu 21 entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi 22 perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, 23 dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 24 (c) Transparansi 25 Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 26 berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 27 mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 28 pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 29 dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 30 (d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 31 Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan 32 pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran 33 yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan 34 akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 35 (e) Evaluasi Kinerja 36 Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan 37 sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja 38 yang direncanakan.
  24. 24. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TUJUAN PELAPORAN 1 KEUANGAN 2 26. Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi 3 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat 4 keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 5 (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber 6 daya keuangan; 7 (b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan 8 untuk membiayai seluruh pengeluaran; 9 (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 10 digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah 11 dicapai; 12 (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai 13 seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 14 (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas 15 pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 16 pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan 17 pajak dan pinjaman; 18 (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas 19 pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat 20 kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. 21 27. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan 22 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya 23 keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan 24 anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, 25 kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 26 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 27 28. Laporan keuangan pokok terdiri dari: 28 (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 29 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 30 (c) Neraca; 31 (d) Laporan Operasional (LO); 32 (e) Laporan Arus Kas (LAK); 33 (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 34 (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 35 29. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28, 36 entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi 37 akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan 38 (statutory reports). Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 8
  25. 25. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN 2 30. Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara 4 lain: 5 (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 6 bagian yang mengatur keuangan negara; 7 (b) Undang-Undang di bidang keuangan negara; 8 (c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan 9 peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10 (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, 11 khususnya yang mengatur keuangan daerah; 12 (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan 13 keuangan pusat dan daerah; 14 (f) Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran 15 Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan 16 (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan 17 pusat dan daerah. 18 ASUMSI DASAR 19 31. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah 20 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan 21 agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 22 (a) Asumsi kemandirian entitas; 23 (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan 24 (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 25 KEMANDIRIAN ENTITAS 26 32. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi 27 dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan 28 laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah 29 dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah 30 adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya 31 dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset 32 dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, 33 termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, 34 utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak 35 terlaksananya program yang telah ditetapkan. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 9
  26. 26. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KESINAMBUNGAN 1 ENTITAS 2 33. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan 3 akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak 4 bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. 5 KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG (MONETARY 6 MEASUREMENT) 7 34. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap 8 kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan 9 agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 10 KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN 11 KEUANGAN 12 35. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 13 normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 14 memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat 15 normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 16 kualitas yang dikehendaki: 17 (a) Relevan; 18 (b) Andal; 19 (c) Dapat dibandingkan; dan 20 (d) Dapat dipahami. 21 RELEVAN 22 36. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang 23 termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan 24 membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan 25 memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 26 mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan 27 dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 28 37. Informasi yang relevan: 29 (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 30 Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi 31 ekspektasi mereka di masa lalu. 32 (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 33 Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan 34 datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 35 (c) Tepat waktu 36 Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna 37 dalam pengambilan keputusan. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 10
  27. 27. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 (d) Lengkap 2 Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, 3 mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi 4 pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. 5 Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat 6 dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 7 penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 8 ANDAL 9 38. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 10 menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta 11 dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 12 penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara 13 potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 14 (a) Penyajian Jujur 15 Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya 16 yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 17 disajikan. 18 (b) Dapat Diverifikasi (verifiability) 19 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila 20 pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 21 tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. 22 (c) Netralitas 23 Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 24 kebutuhan pihak tertentu. 25 DAPAT DIBANDINGKAN 26 39. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 27 jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau 28 laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 29 dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 30 dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari 31 tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 32 diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas 33 pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 34 akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada 35 periode terjadinya perubahan. 36 DAPAT DIPAHAMI 37 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami 38 oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 39 dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 11
  28. 28. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 2 entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi 3 yang dimaksud. 4 PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN 5 KEUANGAN 6 41. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 7 ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun 8 standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan 9 kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan 10 keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan 11 dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: 12 (a) Basis akuntansi; 13 (b) Prinsip nilai historis; 14 (c) Prinsip realisasi; 15 (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 16 (e) Prinsip periodisitas; 17 (f) Prinsip konsistensi; 18 (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan 19 (h) Prinsip penyajian wajar. 20 BASIS AKUNTANSI 21 42. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 22 pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, 23 kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan 24 disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan 25 laporan demikian. 26 43. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat 27 hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima 28 di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban 29 diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih 30 telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 31 Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak 32 luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. 33 44. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, 34 maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan 35 penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum 36 Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan 37 pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas 38 Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 12
  29. 29. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis 2 akrual. 3 45. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan 4 ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian 5 atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa 6 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 7 NILAI HISTORIS (HISTORICAL COST) 8 46. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar 9 atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset 10 tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara 11 kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang 12 akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. 13 47. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain 14 karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, 15 dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 16 REALISASI (REALIZATION) 17 48. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 18 diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan 19 digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. 20 Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan 21 atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah 22 menambah atau mengurangi kas. 23 49. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against 24 revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan 25 sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial. 26 SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL (SUBSTANCE 27 OVER FORM) 28 50. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi 29 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain 30 tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas 31 ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau 32 peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal 33 tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan 34 Keuangan. 35 PERIODISITAS (PERIODICITY) 36 51. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu 37 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur 38 dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 13
  30. 30. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran 2 juga dianjurkan. 3 KONSISTENSI (CONSISTENCY) 4 52. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang 5 serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi 6 internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu 7 metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai 8 dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu 9 memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas 10 perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 11 Keuangan. 12 PENGUNGKAPAN LENGKAP (FULL DISCLOSURE) 13 53. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang 14 dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan 15 keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 16 atau Catatan atas Laporan Keuangan. 17 PENYAJIAN WAJAR (FAIR PRESENTATION) 18 54. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 19 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 20 Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 21 Laporan Keuangan. 22 55. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat 23 diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian 24 peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan 25 mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan 26 sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung 27 unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian 28 sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak 29 dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat 30 tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja 31 menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja 32 mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan 33 keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. 34 KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN 35 ANDAL 36 56. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap 37 keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam 38 mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 14
  31. 31. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal 2 yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan 3 pemerintah, yaitu: 4 (a) Materialitas; 5 (b) Pertimbangan biaya dan manfaat; 6 (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 7 MATERIALITAS 8 57. Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan 9 pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria 10 materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan 11 atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi 12 keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. 13 PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT 14 58. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya 15 penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya 16 menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya 17 penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan 18 proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh 19 pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati 20 oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya 21 penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya 22 yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. 23 KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF 24 59. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk 25 mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif 26 yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif 27 antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan 28 keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif 29 tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 30 31 UNSUR LAPORAN KEUANGAN 32 60. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan 33 anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan 34 anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri 35 dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau 36 menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun 37 laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan 38 pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 15
  32. 32. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI 1 ANGGARAN 2 61. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 3 dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah 4 pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan 5 realisasinya dalam satu periode pelaporan. 6 62. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi 7 Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. 8 Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : 9 (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 10 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya 11 yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 12 yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar 13 kembali oleh pemerintah. 14 (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 15 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 16 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 17 pembayarannya kembali oleh pemerintah. 18 (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 19 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 20 dan dana bagi hasil. 21 (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak 22 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 23 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan 24 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 25 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau 26 memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain 27 dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan 28 antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, 29 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh 30 pemerintah. 31 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 32 63. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 33 kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan 34 dengan tahun sebelumnya. 35 NERACA 36 64. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 37 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 38 65. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan 39 ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 16
  33. 33. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 2 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 3 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 4 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 5 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 6 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 7 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 8 (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 9 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 10 pemerintah. 11 (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 12 aset dan kewajiban pemerintah. 13 Aset 14 66. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 15 potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun 16 tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan 17 atau penghematan belanja bagi pemerintah. 18 67. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu 19 aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat 20 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) 21 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria 22 tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 23 68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, 24 piutang, dan persediaan. 25 69. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan 26 aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk 27 kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar 28 diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, 29 dan aset lainnya. 30 70. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan 31 dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam 32 jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi 33 investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain 34 investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek 35 pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara 36 lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. 37 71. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 38 bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam 39 pengerjaan. 40 72. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. 41 Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama 42 (kemitraan). Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 17
  34. 34. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 Kewajiban 2 73. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah 3 mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan 4 pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 5 74. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas 6 atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, 7 kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman 8 dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga 9 internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan 10 pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. 11 75. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 12 konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. 13 76. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan 14 kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok 15 kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah 16 tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang 17 penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 18 Ekuitas 19 77. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih 20 antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di 21 Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 22 LAPORAN OPERASIONAL 23 78. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi 24 yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah 25 pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode 26 pelaporan. 27 79. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional 28 terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-29 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 18 masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: 30 (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai 31 kekayaan bersih. 32 (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai 33 kekayaan bersih. 34 (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh 35 suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana 36 perimbangan dan dana bagi hasil. 37 (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 38 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
  35. 35. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 2 pengaruh entitas bersangkutan. 3 LAPORAN ARUS KAS 4 80. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan 5 aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan 6 saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah 7 pusat/daerah selama periode tertentu. 8 81. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari 9 penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai 10 berikut: 11 (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum 12 Negara/Daerah. 13 (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara 14 Umum Negara/Daerah. 15 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 16 82. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 17 penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 18 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 19 83. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau 20 rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 21 Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan 22 Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi 23 tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan 24 informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam 25 Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 26 untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas 27 Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai 28 berikut: 29 (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 30 Akuntansi; 31 (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi 32 makro; 33 (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 34 berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 35 (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 36 kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-37 transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 38 (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada 39 lembar muka laporan keuangan; Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 19
  36. 36. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar 2 Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan 3 keuangan; 4 (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 5 yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 6 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 7 84. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya 8 kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 9 sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, 10 pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, 11 sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 12 bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap 13 pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. 14 85. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau 15 peristiwa untuk diakui yaitu: 16 (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 17 kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke 18 dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; 19 (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 20 diukur atau dapat diestimasi dengan andal. 21 86. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi 22 kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. 23 KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN 24 TERJADI 25 87. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar 26 manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat 27 kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos 28 atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. 29 Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional 30 pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat 31 ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat 32 penyusunan laporan keuangan. 33 KEANDALAN PENGUKURAN 34 88. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang 35 akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun 36 ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila 37 pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, 38 maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas 39 Laporan Keuangan. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 20
  37. 37. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 89. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi 2 apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi 3 peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. 4 PENGAKUAN ASET 5 90. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 6 diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 7 dengan andal. 8 91. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang 9 atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas 10 masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih 11 terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. 12 92. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain 13 bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, 14 pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, 15 serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap 16 unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau 17 instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah 18 untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih 19 rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai 20 penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika 21 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin 22 diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. 23 PENGAKUAN KEWAJIBAN 24 93. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran 25 sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada 26 sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai 27 penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. 28 94. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat 29 dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 30 PENGAKUAN PENDAPATAN 31 95. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan 32 tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui 33 pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas 34 pelaporan. 35 PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA 36 96. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi 37 aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 21
  38. 38. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening 2 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui 3 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban 4 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 5 perbendaharaan. 6 PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 7 98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 8 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos 9 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat 10 sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar 11 dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat 12 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk 13 memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 14 99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 15 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 16 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual - 22
  39. 39. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I.02 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TANGGAL 22 OKTOBER 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Lampiran I.02 PSAP 01 – (i)
  40. 40. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lampiran I.02 PSAP 01 – (ii) DAFTAR ISI Paragraf PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------------------- 1 - 7 TUJUAN ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 RUANG LINGKUP ------------------------------------------------------------------------------------- 2 - 4 BASIS AKUNTANSI ----------------------------------------------------------------------------------- 5 - 7 DEFINISI ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN --------------------------------------------------------------- 9 - 12 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN ------------------------------------------- 13 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ---------------------------------------- 14 - 24 STRUKTUR DAN ISI ---------------------------------------------------------------------------------- 25-113 PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------ 25 - 26 Identifikasi Laporan Keuangan --------------------------------------------------------------- 27 - 31 Periode Pelaporan ------------------------------------------------------------------------------- 32 - 33 Tepat Waktu --------------------------------------------------------------------------------------- 34 LAPORAN REALISASI ANGGARAN --------------------------------------------------------- 35 - 40 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH --------------------------------- 41 - 43 NERACA ---------------------------------------------------------------------------------------------- 44 - 85 Klasifikasi ------------------------------------------------------------------------------------------ 45 - 53 Aset Lancar ---------------------------------------------------------------------------------------- 54 - 55 Aset Nonlancar ----------------------------------------------------------------------------------- 56 - 66 Pengakuan Aset---------------------------------------------------------------------------------- 67 - 68 Pengukuran Aset--------------------------------------------------------------------------------- 69 - 74 Kewajiban Jangka Pendek -------------------------------------------------------------------- 75 - 77 Kewajiban Jangka Panjang ------------------------------------------------------------------- 78 - 80 Pengakuan Kewajiban -------------------------------------------------------------------------- 81 - 82 Pengukuran Kewajiban ------------------------------------------------------------------------- 83 Ekuitas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 84 - 85 INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------------------- 86 - 88 LAPORAN ARUS KAS ---------------------------------------------------------------------------- 89 - 91 LAPORAN OPERASIONAL --------------------------------------------------------------------- 92 - 100 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ---------------------------------------------------------- 101 - 103 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -------------------------------------------------- 104 - 113 Struktur --------------------------------------------------------------------------------------------- 104 - 107 Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi ------------------------------------------------- 108 - 112 Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya --------------------------------------------------- 113 TANGGAL EFEKTIF ---------------------------------------------------------------------------------- 114 - 115
  41. 41. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Lampiran : Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.A : Contoh Format Neraca Pemerintah Lampiran I.02 PSAP 01 – (iii) Pusat Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.B : Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.C : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Pusat Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.D : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.E : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Pusat Ilustrasi Lampiran I.02 PSAP 01.F : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota
  42. 42. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 2 BERBASIS AKRUAL 3 PERNYATAAN NO. 01 4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 5 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 6 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf 7 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual 8 Akuntansi Pemerintahan. 9 PENDAHULUAN 10 11 TUJUAN 12 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan 13 keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam 14 rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap 15 anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan 16 umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 17 bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif 18 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 19 Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan 20 dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, 21 dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun 22 dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan 23 transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam 24 standar akuntansi pemerintahan lainnya. 25 RUANG LINGKUP 26 2. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan 27 dengan basis akrual. 28 3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang 29 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan 30 pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, 31 fihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, 32 serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan 33 terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik 34 lainnya seperti laporan tahunan. 35 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam 36 menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah Lampiran I.02 PSAP 01- 1
  43. 43. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan 2 negara/daerah. 3 BASIS AKUNTANSI 4 5. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 5 pemerintah yaitu basis akrual. 6 6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian 7 laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan 8 pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. 9 7. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis 10 akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang 11 ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. 12 DEFINISI 13 8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam 14 Pernyataan Standar dengan pengertian: 15 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan 16 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan 17 yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu 18 secara sistematis untuk satu periode. 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana 20 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 21 Perwakilan Rakyat Daerah. 22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana 23 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 24 Perwakilan Rakyat. 25 Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan 26 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk 27 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan. 28 Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada 29 Bendahara Umum Negara/Daerah. 30 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 31 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 32 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik 33 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 34 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 35 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 36 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 37 Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan 38 tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam Lampiran I.02 PSAP 01- 2
  44. 44. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 2 termasuk hak atas kekayaan intelektual. 3 Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 4 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, 5 dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 6 Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 7 peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 8 memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 9 Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 10 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 11 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 12 Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 13 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 14 kembali oleh pemerintah. 15 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 16 pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 17 konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 18 Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan 19 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu 20 tahun anggaran. 21 Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 22 aset dan kewajiban pemerintah. 23 Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna 24 barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 25 menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 26 Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 27 entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 28 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 29 berupa laporan keuangan. 30 Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 31 ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 32 dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan 33 kepada masyarakat 34 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 35 digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. 36 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 37 Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah 38 dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 39 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh 40 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 41 seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Lampiran I.02 PSAP 01- 3
  45. 45. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-2 konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu 3 entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 4 Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai 5 komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama 6 dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. 7 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 8 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 9 pemerintah 10 Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 11 merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, 12 atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. 13 Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di 14 antara dua laporan keuangan tahunan. 15 Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas. 16 Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam 17 menyajikan laporan keuangan. 18 Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji 19 suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna 20 yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 21 hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari 22 keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi. 23 Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar fihak 24 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 25 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan 26 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi 27 instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum 28 Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode 29 otorisasi tersebut. 30 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 31 kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 32 anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 33 dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup 34 defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 35 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai 36 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan 37 tidak perlu dibayar kembali. 38 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 39 Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun 40 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu 41 dibayar kembali oleh pemerintah. Lampiran I.02 PSAP 01- 4
  46. 46. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 2 dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 3 bersangkutan. 4 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan 5 yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan 6 barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 7 rangka pelayanan kepada masyarakat. 8 Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima 9 pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan 10 perundang-undangan. 11 Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka 12 laporan keuangan. 13 Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang 14 terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, 15 tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 16 pengaruh entitas bersangkutan. 17 Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang 18 negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 19 Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 20 seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 21 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang 22 daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung 23 seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah 24 pada bank yang ditetapkan. 25 Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari 26 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun 27 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 28 Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing 29 ke rupiah pada kurs yang berbeda. 30 Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap 31 dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 32 signifikan. 33 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih 34 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta 35 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu 36 periode pelaporan. 37 Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama 38 satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan 39 non operasional dan pos luar biasa. 40 Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan 41 belanja selama satu periode pelaporan. Lampiran I.02 PSAP 01- 5
  47. 47. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode 2 pelaporan. 3 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan 4 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana 5 bagi hasil. 6 Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan 7 pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-8 Lampiran I.02 PSAP 01- 6 undangan. 9 TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 10 9. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 11 posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 12 pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 13 mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, 14 hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat 15 bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 16 alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah 17 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 18 dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 19 dipercayakan kepadanya, dengan: 20 a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 21 dan ekuitas pemerintah; 22 b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 23 kewajiban, dan ekuitas pemerintah; 24 c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 25 daya ekonomi; 26 d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 27 e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 28 aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 29 f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 30 penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 31 g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 32 entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 33 10. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 34 prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 35 besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, 36 sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan 37 ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi 38 pengguna mengenai: 39 a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 40 anggaran; dan
  48. 48. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 2 ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD. 3 11. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 4 informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 5 a. aset; 6 b. kewajiban; 7 c. ekuitas; 8 d. pendapatan-LRA; 9 e. belanja; 10 f. transfer; 11 g. pembiayaan; 12 h. saldo anggaran lebih 13 i. pendapatan-LO; 14 j. beban; dan 15 k. arus kas. 16 12. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk 17 memenuhi tujuan sebagaimana terdapat dalam paragraf 9, namun tidak dapat 18 sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan 19 nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk 20 memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas 21 pelaporan selama satu periode. 22 TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 23 13. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan 24 berada pada pimpinan entitas. 25 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 26 14. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan 27 keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) 28 dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai 29 berikut: 30 a) Laporan Realisasi Anggaran; 31 b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 32 c) Neraca; 33 d) Laporan Operasional; 34 e) Laporan Arus Kas; 35 f) Laporan Perubahan Ekuitas; 36 g) Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran I.02 PSAP 01- 7
  49. 49. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1 15. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan 2 oleh setiap entitas pelaporan, kecuali: 3 (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai 4 fungsi perbendaharaan umum; 5 (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh 6 Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun 7 laporan keuangan konsolidasiannya. 8 16. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit 9 yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai 10 kuasa bendahara umum negara/daerah. 11 17. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam 12 bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan menyediakan 13 informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan 14 sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran 15 memuat anggaran dan realisasi. 16 18. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo 17 Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun 18 sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 19 Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang 20 diperkenankan. 21 19. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya 22 ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus 23 sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan 24 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan 25 dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. 26 20. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para 27 pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, 28 seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi 29 sumber daya ekonomi. 30 21. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan 31 informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama 32 suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 33 22. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang 34 mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak 35 kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. 36 23. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan 37 keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting 38 baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan 39 keuangan. 40 24. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan 41 terhadap anggaran. Lampiran I.02 PSAP 01- 8
  50. 50. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA STRUKTUR 1 DAN ISI 2 PENDAHULUAN 3 25. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan 4 tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan 5 pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau 6 dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi 7 standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi 8 masing-masing. 9 26. Pernyataan Standar ini menggunakan istilah pengungkapan dalam 10 arti yang seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setiap lembar 11 muka laporan keuangan maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 12 Pengungkapan yang disyaratkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi 13 Pemerintahan lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam standar tersebut. 14 Kecuali ada standar yang mengatur sebaliknya, pengungkapan yang demikian 15 dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan 16 atas Laporan Keuangan. 17 Identifikasi Laporan Keuangan 18 27. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas 19 dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. 20 28. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku 21 untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan 22 dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, 23 penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan 24 menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan 25 merupakan subyek yang diatur dalam Pernyataan Standar ini. 26 29. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara 27 jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan 28 diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh 29 pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan: 30 a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 31 b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian 32 dari beberapa entitas pelaporan; 33 c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang 34 sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan; 35 d) mata uang pelaporan; dan 36 e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan 37 keuangan. Lampiran I.02 PSAP 01- 9

Gallery Pp No 71 Tahun 2010

08 Penerapan Sap Berbasis Akrual A Ppt

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pustaka

Analisis Kesiapan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Kesiapan Pemda Ponorogo Dalam Menerapkan Basis Akrual Sesuai

Ppt Asp Ppt Pelaporan Keuangan Pemerintah Pp No 71 Tahun

Bab Ii Kajian Pustaka 2 1 Penelitian Terdahulu Berikut Ini

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Menurut Pp No 71

Standar Akuntansi Pemerintahan For Android Apk Download

Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi

Buku Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Ri No 71 Tahun 2010

Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

Permendagri 64 Thn 2013 Pptx Powerpoint

Jadwal Bimtek Diklat Penerapan Aplikasi Simda Versi 2 7

Sap Pp No 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan Sap Edisi Terbaru Pp Ri No 71 Thn 2010

6 Menyediakan Informasi Mengenai Perubahan Posisi Keuangan

Pp 71 Tahun 2010

Gambaran Umum Pp 71 Tahun 2010

Ppt Gambaran Umum Pp Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar

Bab 1 5 Skripsi Ketepatan Waktu Adalah Salah Satu Alat

Roadmap To Wtp Sebagai Implementasi Dari Pp No 71 Tahun


Belum ada Komentar untuk "Pp No 71 Tahun 2010"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel