Sumber Hukum Tata Negara



Teori Negara Hukum

Sumber Hukum Tata Negara (HTN)

A. Sumber HukumSumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb, yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Tjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkan atau menciptakan hukum. Menurut Edward Jenk, terdapat tiga sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law”yaitu: (1) Statutory; (2) Judiciary;(3) Literaty. Menurut G.W. Keeton, sumber hukum terbagi atas : Binding Sources (formal), yang terdiridari: a) Custom; b) Legislation; c) Judicial precedentsPersuasive Sources (materiil), yang terdiri: a) Principles of morality or equity; b) Professional opinion.C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang dimaksudkan dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagai dasar dari putusannya.Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagiatas dua hal :1. Sumber Hukum Materiil Adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum matriil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.2. Sumber Hukum Formal Merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara, yuris prudensi dan kebiasaan.Sumber Hukum Menurut Joeniarto terdiri dari :o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukumpositip.o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum dimana sekaligus merupakan tempat diketemukannya aturan-aturan dan ketentuan hukum positipnya.o Sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positip.o Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum RI.o Proklamasi merupakan tindakan pertama dari Tata Hukum Indonesia.Sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologisSumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorang sosiolog hukum. Namun penelaahan sosiologis juga dapat relevan gagi seorang yang mempelajari sumber-sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber tersebut terahir seringkali lebih baik dipahami dibandingkan dengan sumber-sumber sosiologis hukum.Sumber hukum dalam pengertian sejarahDalam arti sejarah istilah sumber hukum punya dua makna : sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu sebagai sumber tempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang.Bagi para sejarawan hukum hal yang terutama penting adalah sumber pertama. Yang dimaksud ialah dokumen-dokemen resmi kuno, buku-buku ilmiah, majalah-majalah dan sebagainya.B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara IndonesiaPancasila sebagai sumber hukum IndonesiaPancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, arti dari kalimat tersebut adalah bahwa pandangan hidup, cita-cita hukum, perikemanusiaan, keadilan sosial, serta tujuan hidup bangsa harus sesuai dengan pancasila serta tidak menyimpang dari pancasila. Sumber hukum dalam arti formal Artinya adalah tempat digalinya hukum yang dibuat positif oleh pemerintah yang berwenang. Sumber hukum administrasi dalam arti formal dapat digambarkan skema sebagai berikut UUD 1945 Undang-undang dan atau PERPU PERATURAN PEMERINTAH KEPPRES Peraturan Pelaksanaan Bawahan LainnyaDalam penjabaran yang lebih lanjut hierarki sumber-sumber hukum adalah sebagai berikut 1. Undang-undang dasar 1945UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949, setelah itu terjadi perubahan dasar negar yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku, namun melalui dekrit presiden tanggal 5 juli tahun 1959, ahirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengan sekarang.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR ini merupakan produk MPR yang secara umum memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :a. garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undangb. garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.Dengan kata lain ketetapan MPR ini juga dilaksanakan dengan keputusan presiden.3. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undangPerlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR (produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, dan begitu pula sebaliknya. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya memiliki derajat yang sama, namun Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara keduanya, perbedaan tersebut antara lain :a. Perpu dibuat oleh presiden saja , tanpa adanya keterlibatan DPRb. Perpu hanya dapat dibuat dalam keadaan genting saja (Negara dalam keadaan darurat)Akan tetapi dalam pelaksanaanya perpu ini harus mendapat persetujuan dari DPR dikemudian hari. Apabila perpu tersebut tidak disetuju maka harus dicabut serta akibat hukum yang timbul harus diatur.4. Peraturan pemerintah (PP)Menurut pasal 2 ayat (2) UUD 1945, PP ini dibuat dan dikeluarkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang. PP ini memuat aturan-aturan yang bersifat umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.5. Keputusan presidenSeperti hanya peraturan pemerintah, kepres juga dikeluarkan oleh presiden. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah jika dilihat dari sifatnya, PP bersifat umum sedangkan keppres bersifat khusus, seperti mengangkat duta besar, guru besar ataupun jabatan administrasi penting lainnya.6. Peraturan menteri dan surat keputusan menteriPeraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan ole seorang menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. SK menteri ini dapat dibuat oleh lebih dari dua menteri sekaligus atau lebih yang disebut SK bersama.7. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerahNegara Indonesia adalah Negara yang menganut asas desntralisasi yang berarti wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrio. Daerah otonom ini dibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya serta tidak boleh mengatur mengenai urusan rumah tangga daerah tingkat dibawahnya.8. YurisprudensiYurisprudensi dapat diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tersusun secara sistematis dari dan dalam peradilan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu landasan hukum.9. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis pada umumnya berisi hukum adat dan atau hukum kebiasaan yang secara nyata tidak dibuat oleh badan legislatif serta tumbuh berkembang dalam masyarakat.Biasanya hokum tidak tertulis ini merupakan pencerminan dari hokum asli suatu Negara, oleh karena itulah hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya dipakai oleh para hakim sebagai salah satu landasan hukum dalam pengambilan keputusan.10. Hukum InternasionalHukum internasional bisa juga disebut hukum bangsa-bangsa, menurut pakar hukum internasional, yang dimaksud hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan ataupersoalan yang melintasi batas-batas Negara, yaitua. antara Negara dengan Negarab. antara Negara dengan subjek hukum bukan Negara satu sama lain Biasanya hukum internasional bersumber pada konvensi-konvensi internasional yang mengutamakan kepentingan internasional pula tentunya.11. Keputusan Tata usaha Negara (administratieve beschikking)Keputusan tata usaha Negara bertujuan untuk mencapai cita-cita Negara serta untuk menyelenggarakan hubungan dalam lingkup alat-alat perlengkapan Negara yang membuatnya dengan seorang partikelir.12. Doktrin Yang dimaksud dengan doktrin adalah pendapat-pendapat dari para pakar dalam bidangnya masing-masing yang berpengaruh. Pendapat yang dikemukakan ini sering digunakan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para hakim.Daftar pustakahttp://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/sumber_tatahukum.htm diakses pada selasa 9 maret 2010

http://dewaputu.co.cc/ diakses pada selasa 9 maret 2010

Gallery Sumber Hukum Tata Negara

Asas Asas Dan Dasar Hukum Tata Negara Ppt Download

Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara

Hukum Tatanegara Sumber Sumber

Sumber Sumber Hukum Tata Negara Muhammadiyah University Of

Hukum Tata Negara Sumber Sumber Hukum Tata Negara

Sumber Sumber Hukum Tata Negara Indonesia Butew Com

Doc Sumber Sumber Hukum Tata Negara Mia Kurniasih

Htn Sumber Hukum Tata Negara Kelas Siti Fatimah

6 Ham Pptx Hukum Tata Negara Harry Setya Nugraha S H M H

Hukum Tata Negara Sumber Sumber Hukum Tatanegara Indonesia Soehino

Pengertian Pengertian Umum Hukum Tata Negara Ppt Download

Sumber Sumber Hukum Tata Negara

Ppt Hukum Tata Negara Powerpoint Presentation Free

Pengertian Hukum Tata Negara Subjek Contoh Menurut Ahli

Pengertian Pengertian Umum Hukum Tata Negara Ppt Download

Uud Sebagai Sumber Utama Hukum Tata Negara1

Hukum Tata Negara Archives Butew Com

Agen 04 Hukum Tata Negara Indonesia

Pengertian Sumber Hukum Tata Negara Butew Com

Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tatanegara Di Indonesia Joeniarto

Hukum Tata Negara Disampaikan Pada Pertemuan Ke Ppt Download

Sumber Hukum Tata Negara Ppt Download

Asas Hukum Tata Negara Pengertian Tujuan Fungsi Dan Asas

Ppt Sumber Sumber Hukum Tata Negara Muhammad Husaini Dani

Sumber Sumber Hukum Tata Negara


Belum ada Komentar untuk "Sumber Hukum Tata Negara"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel