Penjelasan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Ri No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 23

Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan. dan tuntuuan pernyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Seusunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Aadapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Gallery Penjelasan Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Isi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah

Fitra Salah Besar Dprd Sebut E Budgeting Tidak Ada Payung

Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Uu 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Jogloabang

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Penjelasan Tentang Pengertian Desa Menurut Uu No 6 Tahun

Undang Undang Ri No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Aturan Pemerintahan Daerah For Android Apk Download

Penjelasan Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pdf Dampak Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap

Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Uu No 23 Tahun 2014 Implikasinya Terhadap Sdm Kesehatan

Uu No 23 Tahun 2014 Implikasinya Terhadap Sdm Kesehatan

Menimbang A

Undang Undang Otonomi Daerah Terbaru Terlengkap

Uu Pemerintahan Daerah Terbaru Pdf

Membedah Uu Pemerintahan Daerah Yang Baru Earth Innovation

Konsep Penataan Kelembagaan Berdasarkan Uu No 23 Tahun 2014

Pdf Konstitusionalitas Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

K Etertiban Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa W Ilikota

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Pdf Implikasi Terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Uu No 23 2014

Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Uu 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu 23 Tahun

Bagikan Artikel ini