Undang Undang Pajak Penghasilan



Perpustakaan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

UU Pajak Terbaru Tahun 2017 yang Perlu Anda Ketahui

Pajak merupakan topik yang mengalami banyak perubahan dan akan update dalam jangka waktu pendek. UU pajak terbaru telah dibuat oleh Pemerintah untuk tahun 2017 ini. Beberapa perubahan dan peraturan terbaru meliputi tax amnesty, PTKP, Pajak penghasilan dan banyak lainnya. Pajak wajib dilakukan oleh kita sebagai warga negara yang harus ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Untuk itu, pajak terus mengalami perubahan menyesuaikan keadaan karena dampak pajak bagi kesejahteraan masyarakat sangat besar.

Undang-Undang Perpajakan Terbaru Tahun 2017

Keputusan DitJen Pajak NO. KEP-15/PJ/2017

Peraturan baru ini membahas tentang Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPnBM, PPN, Pajak Lainnya dan PBB Per Kantor di Wilayah DJP Tahun Anggaran 2017. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2017 dan berlaku bagi anggaran tahun 2017. UU pajak terbaru ini menetapkan distribusi rencana penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan migas dan non migas yang kemudian dirinci atas penerimaan Pajak Penghasilan lainnya. Termasuk PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, PPN, PPnBM, Pajak Lainnya serta PBB. Ditetapkan bahwa distribusi penerimaan adalah per kantor wilayah DJP.

Simak Juga Artikel Tentang Perbedaan Pajak Dan Retribusi

Peraturan DitJenPajak No. PER-01/PJ/2017

Untuk UU pajak terbaru satu memaparkan tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. SPT atau Surat Pemberitahuan wajib hukumnya bagi para wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Ketentuan mengenai SPT Tahunan elektronik berupa wajib pajak yang harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 & SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lalu, wajib pajak harus terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor wilayah DitJenPajak Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DitJenPajak Wajib Pajak Besar. Dan yang terakhir, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengisi SPT Tahunan dan laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik.

PTKP Terbaru PPh Pasal 21

Tarif PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010./2016. PTKP yang terbaru adalah: Rp 54.000.000 untuk WP Pribadi, Rp 4.500.000 untuk tambahan WP yang kawin, Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung kemudian Rp 4.500.000 untuk tambahan anggota keluarga. Ketentuan PTKP terbaru tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki penghasilan bruto dengan jumlah melebihi Rp 4.500.000 per bulan. Tidak berlaku juga jika penghasilan tersebut dibayar secara bulan. PTKP ini juga tidak berlalu untuk penghasilan berbentuk honorarium atau komisi yang dibayar kepada petugas dinas luar asuransi atau penjaja barang.

Keputusan Menkeu RI No. 12/KMK.03/2017

Untuk peraturan ini, Menteri Keuangan menetapkan peraturan mengenai Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, Kode Khusus Naskah Dinas, dan Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik. Penetapan tentang Aplikasi Usulan Pembukaan Rahasia Bank didefinisikan sebagai segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Inovasi ini sebagai aplikasi dalam pengajuan usul pembukaan rahasia bank secara eletronik. Pembukaan rahasia ini tentu saha untuk kepentingan perpakan, kemudian disebut dengan Akasia. Akasia ini adalah perangkat lunak sistem informasi pengelolaan pembukaan rahasia bank. Menkeu juga menetapkan kode khusus naskah dinas usulan pembukaan untuk rahasia bank, secara elektronik, di Kantor Pusat DitJenPajak dan KPP.

Baca Juga Info tentang Pajak Menurut Para Ahli

Pemaparan diatas merupakan bentuk UU pajak terbaru yang berlaku sampai sekarang. Sebagai tambahan, Ditjen juga mengeluarkan 2 aturan baru mengenai batas akhir Amnesti Pajak. batas waktu amnesti pajak yang bertepatan dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi WP Pribadi. Aturan selanjutnya adalah mengenai keterlambatan penyampaian SPT Tahunan.

Apabila Saudara Membutuhkan Jasa akuntansi, jasa pembukuan, jasa auditing, atau jasa perpajakan silahkan hubungi kami melalui kotak yang tertera dalam situs www.jasakonsultanakuntansi.com ini di bagian menu atas, kami siap menjadi partnert bisnis yang solid untuk anda.

Gallery Undang Undang Pajak Penghasilan

Seri Peraturan Perpajakan Undang Undang Pajak Penghasilan Pph

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Untuk

Pajak Yayasan Berdasarkan Undang Undang Berlaku Di Indonesia

D4t4 Kul14h Undang Undang Pajak Penghasilan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan

Pph 21 Objek Tarif Rumus Hingga Cara Pelaporan Pajak

Jenis Formulir Spt Tahunan

Buku Undang Undang Pajak Penghasilan Pph Bukukita

Apakah Youtuber Dan Selebgram Dapat Digolongkan Sebagai

Undang Undang Pajak Penghasilan

Tarif Pasal 17 Undang Undang Pajak Penghasilan Apa Kata Dunia

Jenis Jenis Penghasilan Yang Tidak Kena Pajak Pph Pos Kupang

Halaman Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Pdf 2

Seri Hukum Dan Perundangan Undang Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21 Ilab Universitas Gunadarma

0811 7777 088 Pokok Pokok Perubahan Uu Pph Baru

Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Pph Terbaru Portal Zams

Ppt Pokok Pokok Perubahan Undang Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Akan Dipangkas Pemeriksaanpajak Com

Pph Pasal 26

Susunan Dalam Satu Naskah Undang Undang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Nyoman Darmayasa

Kompilasi Undang Undang Perpajakan Terlengkap Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Pmk 03 2018 Pages 1 23

Kumpulan Aturan Pajak Penghasilan Pph For Android Apk Download

Ppt Pokok Pokok Perubahan Undang Undang Pajak Penghasilan

Lembar Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak

Jual Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak


Belum ada Komentar untuk "Undang Undang Pajak Penghasilan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel