Pengertian Akuntansi Sektor Publik



Akuntansi Sektor Publik Materi Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Sektor Publik

A. Pengertian Sektor Publik

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”.

Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

B. Pengertian Kegagalan Pasar

Dalam ekonomi mikro, istilah "kegagalan pasar" tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi dimana inefisiensi sudah dramatis, atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial.

Terdapat 6 (enam) faktor penyebab kegagalan pasar yaitu:

1. Kegagalan dari persaingan (failure of competition).

Sebagai contoh harga di pasar dapat terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan pembeli dan penjual berupa monopsoni dan monopoli. Individu-individu tersebut dengan kekuatannya (baik uang maupun produk) dapat melakukan pengaturan harga suatu barang atau jasa. Hal ini dapat berimplikasi buruk terhadap pelaku pasar yang lain dan masyarakat yang membutuhkan barang atau jasa tersebut.

2. Adanya barang publik (public good).

Barang publik seperti pertahanan nasional dan kegiatan dalam kesehatan publik seperti pembasmian sarang nyamuk. Contohnya, jika membasmi sarang nyamuk diserahkan pada pasar pribadi, maka jauh lebih sedikit sarang yang mungkin akan dibasmi. Untuk menyediakan penawaran yang baik dari barang publik, negara biasanya menggunakan pajak-pajak yang mengharuskan semua penduduk untuk membayar pda barang publik tersebut (berkaitan dengan pengetahuan kurang dari eksternalitas positif pada pihak ketiga/kesejahteraan sosial).

3. Eksternalitas.

Eksternalitas, dimana terjadi dalam kasus dimana "pasar tidak dibawa kedalam akun dari akibat aktifitas ekonomi didalam orang luar/asing." Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negative. Eksternalitas positif terjadi dalam kasus seperti dimana program kesehatan keluarga di televisi meningkatkan kesehatan publik. Eksternalitas negatif terjadi ketika proses dalam perusahaan menimbulkan polusi udara atau saluran air. Eksternalitas negatif bisa dikurangi dengan regulasi dari pemerintah, pajak, atau subsidi, atau dengan menggunakan hak properti untuk memaksa perusahaan atau perorangan untuk menerima akibat dari usaha ekonomi mereka pada taraf yang seharusnya.

Eksternalitas adalah dampak tidak langsung –baik dampak menguntungkan maupun merugikan- yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Eksternalitas terjadi jika kegiatan ekonomi menghasilkan biaya tambahan atau keuntungan tambahan bagi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dari suatu transaksi kegiatan ekonomi. Sebagai contoh produksi rokok dapat mengakibatkan biaya ekstra gangguan kesehatan bagi orang lain yang bukan penjual dan pembeli rokok. Di sisi lain pembangunan hutan wisata akan menghasilkan ekstra keuntungan yaitu ketersediaan oksigen yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Dengan kata lain penjual dan pembeli tidak mengeluarkan uang untuk biaya ekstra ataupun menerima uang dari keuntungan tambahan yang ditimbulkan.Dalam keadaan seperti ini biasanya produk barang dan jasa yang meinumbulkan biaya tambahan kepada masyarakat akan diproduksi secara besar-besaran.. Hal ini dapat dimengerti karena penjual dan pembeli tidak perlu menanggung biaya tersebut. Masyarakat atau pihak ketiga lah yang menanggung beban itu.

4. Kegagalan informasi.

Maksudnya, salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain. Misalnya seseorang yang berniat menjual tanah, tetapi tidak mengetahui harga transaksi yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Maka si penjual berpotensi mengalami kerugian dibandingkan calon pembeli yang telah memiliki informasi tersebut. Kerugian penjual terjadi akibat tidak dimilikinya informasi yang berakibat ketidakmampuannya untuk memperoleh harga yang adil sesuai kehendak pasar yang efisien.Lebih jauh lagi, informasi yang asimetris dapat mengakibatkan biaya transaksi yang lebih tinggi. Biaya ini terjadi karena adanya kebutuhan akan jasa broker atau perantara. Biaya tersebut adalah beban yang harus dibayar untuk kebutuhan informasi mengenai keadaan harga pasar yang sesungguhnya di samping informasi mengenai calon pembeli atau penjual. Kedua kondisi tersebut merupakan potensi penyebab dari inefisiensi pasar yang pada gilirannya akan mengakibatkan kegagalan pasar.

C. Peran Pemerintah dalam Menangani Kegagalan Pasar

Dalam aliran modern, pemerintah diharapkan perannya semakin besar mengatur jalanya perekonomian. Di sini pemerintah mempunyai peran untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Hal ini disebabkan sektor swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian, sehingga perekonomian tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta.

Dalam aliran modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (Alocation Function)

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli.

Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa sistem pasar gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai (sifat pengecualian), yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. Jalan raya adalah salah satu contoh barang publik yang tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara teknis, setiap orang membutuhkan jalan, sehingga kalau pun ada seseorang pemakai jalan, maka tidak mungkin orang lain dilarang untuk menikmati/memanfaatkan jalan tersebut. Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi setiap jalan (secara teknis mungkin dapat dilaksanakan), akan tetapi untuk melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. Jadi yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut.

Jadi dalam fungsi alokasi ini, peran pemerintah adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Berkaitan dengan peran ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar harus menyediakan barang-barang publik (jalan) dan berapa dana yang harus dialokasikan untuk barang ini (jalan).

2. Fungsi Distribusi (Distribution Function)

Selain peranan alokasi, maka fungsi lain pemerintah adalah berperan sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan. Adapun distribusi merupakan:

a. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat

b. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb

Distribusi pendapatan tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, sistem warisan, permintaan dan penawaran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan (Mangkoesoebroto, 1993). Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. Ada sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain.

Secara sederhana, fungsi distribusi ini merupakan fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function)

Selain peranan alokasi dan distribusi, peranan utama pemerintah adalah stabilisasi ekonomi (suatu usaha atau upaya membuat stabil; penstabilan). Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang akan menimbulkan penggangguran dan inflasi. Inflasi dan deflasi merupakan hal yang mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu masalah ini harus ditangani oleh pemerintah melalui seperti kebijakan moneter.

DAFTAR PUSTAKA

http://ajishida.blogspot.com/2009/04/kegagalan-pasar.html

http://harahapinhere.blogspot.com/2009/11/laporan-keuangan-sektor-publik.html

http://zizer.wordpress.com/2009/11/12/peran-pemerintah-dalam-aliran-modern/

Gallery Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Chp 1 Pengantar Akuntansi Sektor Publik

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Adalah Tujuan Sifat

Akuntansi Sektor Publik Versus Akuntansi Sektor Komersial

Akuntansi Sektor Publik By Indra Bastian

Siklus Akuntansi Sektor Publik My World

Akuntansi Sektor Publik Ppt Download

Akuntansi Sektor Publik Ppt Download

Elemen Akuntansi Sektor Publik

Asp 1 Sifat Dan Karakteristik Docx Nama Kelas Nim Matkul

Akuntansi Keperilakuan Pengertian Ruang Lingkup Aspek

Akuntansi Sektor Publik

Pertemuan 2 1 Ppt Akuntansi Sektor Publik Ariesca Dwi R

Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru Prof Dr Mardiasmo Mba Ak Ca

Doc Tugas Akuntansi Sektor Publik Devy Indah Academia Edu

Eksi4207 M1 1 Pdf Modul 1 Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Doc Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik Docx Rizky

Pengertian Akuntansi Sebagai Sistem Informasi Tahapan Fungsi

Organisasi Sektor Publik Belajar Blogbelajar Blog Mobile

Pengertian Akuntansi Secara Umum Dan Menurut Para Ahli

Kedudukan Akuntansi Sektor Publik Lembaga Instansi

Akuntansi Sektor Publik Ppt Download

Akuntansi Sektor Publik Ppt Download

Doc Akuntansi Sektor Publik Raudhatul Jannah Academia Edu

Bab 5 Standar Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik Pendahuluan

Belajar Mudah Akuntansi Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik Ibnu Attoillah Academia Edu

Aksektorpublik Doc

Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik


Belum ada Komentar untuk "Pengertian Akuntansi Sektor Publik"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel