Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan



Makalah Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

MAKALAH Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

( HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DAN BATANG TUBUH )

Disusun Oleh :

AHMAD FIKRAM ADIDIKATA

 

Prodi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : ResiJulita S.pd.I,M.Mp

Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam

Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

2016 / 2017

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehinggakami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia ( Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh )” tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ibu Resi Julita S.Pd.I.,M.Pd mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perbuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati kami menerima segala saran dan kritik daari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang pancasila dalam konteks ketetatanegaraan NKRI ini dapat memberikan manfaat serta memberi informasi terhadap pembaca.

Bengkulu, September 2016

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………..……

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………….………………..…….

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………..…….…………………1

                1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………………….2

1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………………………………..2

                1.3 Tujuan Penulisan …………………………………………………………………………………….2

BAB  II PEMBAHASAN …………………………………………………………………………….………… 4

                2.1 Pengertian Pancasila ……………………………………………………………………………….4

                2.2 Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 ………………………………………….5

                2.3 Undang-Undang Dasar 1945 ……………………………………………………………………6

  1. Pengertian, Kedudukan, dan Sifat UUD 1945 ……………………………………….6

                2.4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 …………………………………………………7

  1. Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjungan Bangsa Indonesia …………….7
  2. Makna Alinea-Alinea UUD 1945 ……………………………………………………….8
  3. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD ……………………………………10
  4. Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh …………………………..11
  5. Hubungan Antara Pembukaan Dengan UU 1945…………………………………..13
  6. Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 Dengan Pancasila…………………..15

2.5 Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945……………………………….16

2.6 Kelembagaan Negara Menurut UUD 1945………………………………..18

  1. MPR………………………………………………………………………………….18
  2. Presiden Dan Wakil Presiden………………………………………………………………18
  3. DPR…………………………………………………………………………………………………20
  4. DPD…………………………………………………………………………………………………20
  5. KPU…………………………………………………………………………………………………20
  6. Bank Sentral……………………………………………………………………………………..20

BAB III PENUTUP

                3.1 Kesimpulan …………………………………………………………………………….22

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………………………………...23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraandan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensi nya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Dalam membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan dan peranan pancasila, pembukaan UUD 1945, dan para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajibanwarga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri.

Untuk itulah dalam makalah ini, kami membahas hubungan pancasila dan Undang-Undang dengan judul “Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia”

1.2. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini, kami merumuskan beberapa masalah, yaitu :

  1. Apa pengertian dari pancasila sebagai konteks ketatanegaraan NKRI?
  2. Apakah definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara?
  3. Bagaimana UUD 1945 itu ?
  4. Apa saja yang terkait dengan Pembukaan UUD 1945?
  5. Hubungan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945?
  6. Bagaimana hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945?
  7. Bagaimanakah sistem pemerintahan dan kelemmbagaan negara menurut UUD 1945?

1.3  Tujuan Penulisan

Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Resi Julita S.Pd.I.,M.Pd serta menjelaskan rumusan masalah diatas, tujuannya yaitu :

  1. Mengetahui pengertian   pancasila dalam kontek ketatanegaraan NKRI
  2. Mengetahui definisi UUD dan Konstitusi serta fungsinya bagi negara
  3. Mengetahui UUD 1945
  4. Mengetahui apa saja yang terkait dengan pembukaan UUD 1945
  5. Mengetahui hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945
  6. Mengetahui sistem pemerintahan dan kelembagaan negara menurut UUD 1945

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek  penyelenggaraan negara, termasuk sebagaisumber tertib hukum di negara Republik Indonesia  maka dari itu seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Pancasila dalam kontek ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan staasfundamentalnorm dan berada pada hierarkhi tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.

2.2 Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II no.7 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan yang kasual dan organis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas empat alinea ,dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama kedua dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasalnya. Bagian tersebut memuat serangkain pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara indonesia. Bagian keempat (alinea IV) memuat dasar dasar fundamental negara yaitu: tujuan negara,ketentuan UUD negara,bnetuk negara dan dasar filsafat negara pancasila. Oleh karena itu alinea IV   ini memiliki hubungan kasual organis dengan pasal-pasal UUD 1945,sehingga erat hubungannya dengan isi pasa-pasal UUD 1945 tersebut.

.

2.3 Undang-Undang Dasar 1945

  1. Pengertian, Kedudukan dan Sifat UUD 1945

Undang Undang Dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan negara yang tertinggi tingkatnya dalam negara dan merupakan hukum dasar negara yang tertulis.

Naskah UUD 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Naskah tersebut secara resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Antara Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya merupakan satu kebulatan yang utuh, dimana antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan.

Memahami pasal II Aturan Peralihan tersebut, maka secara yuridis jelas bahwa “Penjelasan” sudah tidak berlaku lagi, dan tidak bisa menjadi bagian dari pengertian UUD 1945. UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum, maka UUD 1945 adalah mengikat pemerintah, lembaga negara dan lembaga masyarakat, juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimana saja dan setiap penduduk yang berada di wilayah Indonesia.UUD bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang semua tindakan dan perbuatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kedudukan demikian, UUD dalam kerangka tata urutan atau tata tingkat norma hukum yang berlaku, merupakan hukum yang menempati kedudukan tinggi. Dalam hubungan ini, UUD juga berfungsi sebagai alat kontrol atau alat mengecek norma hukum yang lebih rendah.

UUD merupakan hukum dasar tertulis yang bukan satu-satunya hukum dasar, disampingnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis. UUD bersifat singkat, sifat singkatnya itu dikarenakan :

  1. UUD itu sudah cukup, apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-gairs besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk melakukan tugasnya.
  2. UUD yang singkat itu menguntungkan bagi negara seperti Indonesia yang masih harus berkembang, harus hidup secara dinamis, dan masih akan terus mengalami perubahan.

            Semangat para penyelenggara negara dalam menyelenggarakan UUD 1945 sangat penting, oleh karena itu setiap penyelenggara negara, selain mengetahui teks UUD 1945, juga harus menghayati semangat UUD 1945. Dengan semangat penyelenggara yang baik, pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.

2.4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

A.Makna Pembukaan UUD 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia

Apabila UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

B.Makna Alenia-Alenia Pembukaan UUD 1945

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” merupakan bunyi alenia pertama pembukaan UUD 1945  yang menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah  “kemerdekaan lawan penjajahan”. Alenia ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, karena dalam alinea pertama terdapat letak moral luhur dari pernyataan Indonesia. Alenia ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari perjuangan. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau bertentangan dengan pernyataan diatas juga harus secara sadar ditentang oleh Bangsa Indonesia.

“Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepda saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur” merupakan bunyi alenia ke dua yang menunjukan kebangsaan dan penghargaan kita atas perjuangan bangsa Indonesia selama ini.

Alenia ini juga menunjukan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

  1. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan
  2. Momentum yng telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
  3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.

“Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” merupakan bunyi dari alenia ke tiga yang menjadi motivasi riil dan materiil Bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, menjadi motivasi spiritualnya, karena menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah SWT, serta menunjukan ketaqwaan tehadap Tuhan Yang Maha Esa serta merupakam suatu pengukuhan dari Proklamasi Kemerdekaan.

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan Yang maha dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” merupakan bunyi dari alenia ke empat yang merumuskan dengan padat sekali tujuan  dari prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka.

Dengan rumusan yang panjang dan padat, alenia keempat Pembukaan Undang-Undang dasar sekaligus menegaskan :

  1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu seperti yang tertuang dalam alenia ke empat tersebut.
  2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan Rakyat.
  3. Negara Indonesia mempunyai dasar filsafah Pancasila.

C.Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan UUD 1945 itu sendiri, bahwa Pembukaan UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam UUD, yaitu dalam pasal-pasalnya.

Ada 4 pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam, yaitu :

  1. Pokok pikiran pertama menunjukan pokok pikiran persatuan, dengan pengertian yang lazim, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan maupun perorangan.
  2. Pokok pikiran yang kedua adalah kesadaran bahwa manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bangsa.
  3. Pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwa kedaulatan berad ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  4. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral Rakyat yang luhur.

D.Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh

            Penjelasan UUD 1945 berdasarkan sistem tertib hukum Indonesia menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum, yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (convensi), selanjutnya dijelmakan dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fugsi hubungan ;angsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan UUD yang memuat filsafat negara, dan Undang Undang dasar merupakan satu kesatuaan.

            Adapun rangkaian yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

  • Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I,II,dan III Pembukaan).
  • Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV).

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tuubuh 1945, adalah sebagai berikut:

  • Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945.
  • Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:
  • Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
  • Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelanggaraan negara.
  • Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
  • Ditetapkan nya dasar kerokhanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menempatkan kedudukan yang sangat penting. Bahkan boleh dkatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini termuat dalam penjelasan resmi Pembukaaan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No.7 , yanng hampir keseluruhan mengenai bagian keempat Pembukaan UUD 1945.

E.Hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945

Isi UUD 1945 dapat dibagi menjadi dua bagian yang memiliki kedudukan berbeda, yaitu :

  1. Pembukaan UUD yag terdiri dari empat alinea, dimana alinea terakhir memuat Dasar nagara Pancasila.
  2. Pasal-pasal UUD 1945 yang terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pasal-pasal UUD 1945, dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

  1. Ditinjau dari isi pengertian yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945
  1. Dari alinea pertama, kedua, dan ketiga berisi rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang mendorong tersusunnya kemerdekaan. Pernyataan tersebut tidak mempunyai hubungan organis dengan Batang Tubuh UUD 1945.
  2. Dari alenia keempat merupakan pernyataan yang dilaksanakan setelah negara Indonesia terwujud. Pernyataan tersebut mempunyai hubungan kausal dan organis dengn Pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa aspek :
  • UUD itu ditentukan akan ada
  • Apa yang diatur oleh UUD adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara.
  • Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
  • Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila)
  1. Ditinjau dari pokok-pokok yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :

  1. Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, dalam “Pembukaan” itu mengehendaki persatuan segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
  2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  3. Negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
  4. Negara berdasarkan atas  Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, UUD menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Itulah hubungan antara Pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945.

  1. Ditinjau dari hakekat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan mempunyai kedudukan sebagai Pokok kaidah Fundamental negara Republik Indonesia, dengan demikian Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Pasal-pasal UUD 1945.

F.Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukan bahwa pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai substansi esensial daripada Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum republik Indonesia. Hal terpenting yang bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila, artinya cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 oleh karena itu Pancasila dan Pembukaan yang memilki hubungan erat harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan selaras.

2.5 Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945

Secara garis besar gambaran tentang sistem pemerintahan negara yang dianut oleh UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut :

  1. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2). Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen , MPR tidak mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya sebatas melantik (pasal 3 ayat 3 dan pasal 8 ayat 3). Dengan demikian hanya dengan GBHN, UUD 1945 tidak lagi mengenal istilah GBHN sebagai produk MPR. Kewenangan terbesar MPR adalah menetapkan dan mengubah UUD (pasal 3 ayat 1) selain mengenai Pembukaan UUD dan bentuk Kesatuan Negara Republik Indonesia (pasal 37 ayat 5)

Sistem konstitusional dalam UUD 1945 tercermin dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (pasal 1 ayat 2).
  2. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat 3).
  3. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD (pasal 4 ayat 1).
  4. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah atau  berjanji memegang teguh UUD (pasal 9 ayat 1).
  5. Hak-hak DPR ditentukan oleh UUD (pasal 20A).
  6. Setiap UU yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan UUD 9pasal 24C ayat 1).
  7. Kewenangan lembaga negara ditentukan oleh UUD (pasal 24C ayat 1).
  8. Putusan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD (pasal 24C ayat 2).
  1. Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)
  2. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD (pasal 4 ayat 1).

Namun  dalam kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

  1. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Presiden memegang tanggungjawab atas jalannya pemerintahan menurut UUD, dan Presiden diberi kewenangan untuk membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Preisden.
  2. Menteri negara ialah pembantu Presiden (pasal 17 ayat 1), oleh karena itu kedudukan menteri sangat tergantung pada Presiden (pasal 17 ayat 2)
  3. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Presiden selaku kepala negara mempunyai kekuasan yang sangat luas, meskipun tidak bersifat mutlak. Kekuasaan kepala negara yang tidak tak terbatas itu adalah dimana kontrol DPR atas berbagai kewenangan presiden sangatlah dominan.
  4. Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 ayat 1). NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah.

2.6 Kelembagaan Negara menurut UUD 1945

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR yang dipilih melalui pemilu, dengan suara terbanyak dan sedikitnya MPR bersidang sekali daalam lima tahun di ibukota negara.Kewenangan MPR adalah mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3)

2.Presiden dan Wakil Presiden

Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (pasal 5). Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun. Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah :

  1. WNI sejak kelahirannya
  2. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.
  3. Tidak pernah menghianati negara
  4. Mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukan keajibannya
  5. Syarat-syarat lainnya akan diatur dengan UU (pasal 6Syarat-syarat lainnya akan diatur dengan UU (pasal 6).

Kewenangan lain dari presiden selaku kepala negara adalah dimilikinya hal prerogatif, antara lain :

  • Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10).
  • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi negara (pasal 11).
  • Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (pasal 12).
  • Mengangkut dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13).
  • Presiden memberikan grasi dengan pertimbangan MA, dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14).

3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Keanggotaan DPR dipilih oleh pemilu dengan suara terbanyak. DPR memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, untuk itu DPR diberikan hak-hak interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan  pendapat serta imunitas (pasal 20).

4.Dewan Perwakila Daerah (DPD)

Anggota DPD juga dipilih oleh pemilu dengan suara terbanyak dari setiap provinsi. DPD bersidang paling sedikitnya sekali dalam setahun. DPD berhak mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahasnya sesuai dengan bidangnya.

5.Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU biasa ditugaskan dalam rangka Pemilu agar terselenggara sesuai asas

(luberjurdil).

Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan UU (pasal 23D).

7.Badan Pengawas Keuangan (BPK)

BPK diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindklanjuti (pasal 23E).

8.Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

9.Komisi Yudisial

Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat  serta perilaku hakim.

10.Mahkamah Konstitusi

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengkaji UU terhadap UUD, dan lain-lain.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila, dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.Negara Indonesia dan masyrakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia.

Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945, Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945, masing-masing mempunyai hubungan baik itu bersifat kausal ogbanis maupun bersifat timbal  balik karena di dalamnya masing-masing mengandung tujuan yang sama sesuai yang tertuang di pembukaan UUD 1945, yakni :

  1. Negara Indonesia adalah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat.
  2. Bahwa pembentukan pemerintahan yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan.
  3. Rumusan Pancasila sesuai yang tertuang di pembukaan UUD 1945.
  4. Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945.
  5. Bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia untuk memproklamasikan Negara Indonesia tertuang di pembukaan UUD 1945 ( bagian ketiga ).

Daftar Pustaka

            Budiyono  K.2009. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruaan Tinggi. Bandung : Alfabeta

            Suryana E. 2015.Pancasila Dan Ketahatan  Jati Diri Bangsa. Bandung : Refika Aditama

            Kaelan. 2014.Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma

Gallery Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Makalah Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik

Pancasila Sebagai Konteks Ketatanegaraan Ri By Arifah Nurul

Doc Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik

Makalah Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Ppt Pendidikan Pancasila 2012 2013 Powerpoint Presentation

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Ppt Download

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Ri

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Hmj Ka Pnm

Pendidikan Pancasila Dalam Konteks K By Afifah Azzahra On Prezi

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Pptx Powerpoint


Belum ada Komentar untuk "Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel