Pasal 7 Uud 1945

Eks Panitia Amandemen Pasal 7 Uud 1945 Demi Batasi

Bunyi UUD 1945 Pasal 7, Pasal 7A dan Penjelasannya

Diperbarui Tanggal 24 September 2018 Jam 08:15 am

Pasal 7 dan Pasal 7A adalah pasal yang berhubungan dengan pejabat kekuasaan pemerintah negara yaitu presiden dan wakil presiden, syarat dalam menjabat dan prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden.

Pasal 7 dan pasal 7A terdapat dalam UUD 1945 BAB III Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara.

Dalam masa amandemen UUD 1945 I-IV, pasal 7 sudah mendapat satu kali perubahan, sedangkan pada pasal 7A sudah mendapat tiga kali perubahan.

Pasal 7 dan Pasal 7A yang saya bagikan adalah pasal yang terdapat dalam kitab UUD 1945 yang sudah mengalami masa amandemen ke I, II, III, IV sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk masa sekarang.

Berikut ini Bunyi UUD 1945 Pasal 7 dan Pasal 7A Tentang Kekuasaan Pemerintah Negara

BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

Pasal 7 *) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7A ***) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Penjelasan Pasal 7 Pasal 7 menjelaskan bahwa batas jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya 5 tahun saja, setelah itu akan diadakan kembali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun ia bisa kembali mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan menjabat 5 tahun lagi, karena peraturannya dalam menjabat Presiden dan Wakil Presiden maksimal 10 tahun dengan rincian 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua jika ia menjabat kembali atau biasa kita kenal periode pertama dan periode kedua. Jika ia sudah menjabat selama 10 tahun tersebut maka ia tidak diperbolehkan mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali.

Penjelasan Pasal 7A Pasal 7A menjelaskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika terjadi pelanggaran tindak pidana seperti korupsi, berkhianat, menyuap dan/atau tidak memenuhi syarat lagi untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Baca : 6 Alasan Presiden dan Wakil Diberhentikan dalam Masa Jabatannya oleh MPR

Jika terbukti melakukan pelanggaran, DPR akan mengajukan tuntutan impeachment. Apa itu impeachment ? Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

Setelah mengajukan impeachment, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa dengan melakukan persidangan apakah memutuskan menerima atau menolak usulan yang telah diajukan oleh DPR tersebut. Jika Mahkamah Konstitusi menerima usulan tersebut, maka akan diserahkan kepada MPR untuk dipersidangkan dalam sidang paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden paling lambat 30 hari dari masa sejak MPR menerima usulan.

Dalam sidang paripurna MPR akan mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk mengikuti persidangan. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak datang ke persidangan, maka MPR akan tetap melanjutkan persidangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Persidangan paripurna MPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden setidaknya harus di hadiri oleh 3/4 dari jumlah anggota MPR dan sekurang-kurangnya disetujui 2/3 dari jumlah yang hadir.

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden sudah saya bahas pada tulisan tentang: Prosedur Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Keterangan : Tanda pada Perubahan atau Amandemen UUD 1945 yakni dengan di beri tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat Seperti :

Perubahan Pertama : *)
Perubahan Kedua : **)
Perbuahan Ketiga : ***)
Perubahan Keempat : ****)

Glosarium

Impeachment Impeachment atau Pemakzulan adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kriminal atau pelanggaran kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dipersidangkan.

MPR MPR atau Majelis Permusyawaran Rakyat adalah lembaga legislatif dan merupakan salah satu lembaga tertinggi di Indonesia

DPR DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga legislatif dan merupakan salah satu lembaga tertinggi di Indonesia

Presiden Presiden adalah nama jabatan resmi Kepala Negara Indonesia

Wakil Presiden Wakil Presiden adalah nama jabatan resmi wakil dari Kepala Negara Indonesia.

Legislatif Legislatif adalah badan pemerintah tertinggi di Indonesia yang berhubungan dengan hukum dalam memutuskan suatu perkara setelah dilakukannya debat dan diskusi.

Korupsi Korupsi adalah tindakan pelanggaran yang menyalahgunakan kepercayaan publik demi kepentingan pribadinya seperti menyimpan uang yang bukan haknya padahal uang itu untuk suatu pembangunan.

Pengkhianatan Negara Pengkhianatan negara adalah tindakan yang merugikan kepentingan atas kedaulatan negara yaitu melakukan sesuatu tanpa kewenangan yang diperbolehkan kepada negara Lain sehingga dapat merugikan negaranya.

Menyuap Menyuap adalah tindakan seseorang kepada target dengan memberikan uang atau barang yang bermaksud untuk mengubah sikap target walau sikap tersebut bertentangan dengan si target.