Undang Undang No 1 Tahun 1970



Pelaksanaan Jaminan Perlindungan Keselamatan Kerja

undang-undang k3 No. 1 Tahun 1970 Tentang : Keselamatan Kerja

Tentang : Keselamatan Kerja

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1 TAHUN 1970 (1/1970)

Tanggal : 12 JANUARI 1970 (JAKARTA)

Sumber : LN 1970/1; TLN NO. 2918

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

a. bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas

keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan

hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

b. bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu

terjamin pula keselamatannya;

c. bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara

aman dan effisien;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upaya untuk

membina norma-norma perlindungan kerja;

e. bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undangundang

yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang

keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,

industrialisasi, teknik dan teknologi;

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Pasal-pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1969 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 55, Tambahan Lembaran

Negara No. 2912);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut :

Veiligheidsreglement Tahun 1910 (Stbl. No. 406),

2. Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KESELAMATAN KERJA.

BAB I.

TENTANG ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

(1) "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau

terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang

sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di

mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana

diperinci dalam pasal 2;

termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan

sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan

dengan tempat kerja tersebut;

(2) "pengurus" ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung

sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri;

(3) "pengusaha" ialah :

a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha

milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri

menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk

keperluan itu mempergunakan tempat kerja;

c. orang atau badan hukum, yang di Indonesia mewakili orang

atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang

diwakili berkedudukan di luar Indonesia.

(4) "direktur" ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk

melaksanakan Undang-undang ini;

(5) "pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari

Departemen Tenaga Kerja;

(6) "ahli keselamatan kerja" ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari

luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga

Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

BAB II.

RUANG LINGKUP

Pasal 2.

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air,

di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah

kekuasaan hukum Republik Indonesia.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat

kerja di mana :

a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,

perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat

menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;

b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut

atau disimpan bahan atau barang yang : dapat meledak, mudah

terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;

c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan

atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya,

termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di

bawah tanah dan sebagainya atau dimana dilakukan pekerjaan

persiapan;

d. dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan,

pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya,

peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;

e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan : emas, perak,

logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau

mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi,

maupun di dasar perairan; dilakukan pengangkutan barang,

binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di

permukaan air, dalam air maupun di udara;

g. dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu,

dermaga, dok, stasiun atau gudang;

h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain

di dalam air;

i. dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah

atau perairan;

j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang

tinggi atau rendah;

k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun

tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau

terperosok, hanyut atau terpelanting;

l. dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;

m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api,

asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi,

suara atau getaran;

n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;

o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar,

televisi atau telepon;

p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau

riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;

q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan

atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

r. diputar film, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan

rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja,

ruangan-ruangan atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat

membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja dan atau

yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perincian

tersebut dalam ayat (2).

BAB III.

SYARAT-SYARAT KESELAMATAN KERJA.

Pasal 3.

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan

kerja untuk :

a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;

b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;

c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;

d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada

waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;

e. memberi pertolongan pada kecelakaan;

f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;

g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya

suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan

angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;

h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja

baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan;

i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;

j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;

k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;

l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;

m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,

lingkungan, cara dan proses kerjanya;

n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,

binatang, tanaman atau barang;

o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;

p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat,

perlakuan dan penyimpanan barang;

q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;

r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada

pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah

tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti

tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru

di kemudian hari.

Pasal 4.

(1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan

kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran,

perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan

dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik dan aparat produksi

yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

(2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknik ilmiah menjadi

suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur,jelas dan

praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan

pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan

pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tandatanda

pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi

guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan

tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

(3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti

tersebut dalam ayat (1) dan (2) : dengan peraturan perundangan

ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syaratsyarat

keselamatan tersebut.

BAB IV.

PENGAWASAN

Pasal 5.

(1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini,

sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja

ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya

Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.

(2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli

keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur

dengan peraturan perundangan.

Pasal 6.

(1) Barangsiapa tidak dapat menerima keputusan direktur dapat

mengajukan permohonan banding kepada Panitia Banding.

(2) Tata-cara permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas

Panitia Banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

(3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7.

Untuk pengawasan berdasarkan Undang-undang ini pengusaha harus

membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan

peraturan perundangan.

Pasal 8.

(1) Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental

dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya

maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang

diberikan padanya.

(2) Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada

di bawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh

pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.

(3) Norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan

peraturan perundangan.

BAB V.

PEMBINAAN.

Pasal 9.

(1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga

kerja baru tentang :

a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul

dalam tempat kerjanya;

b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan

dalam tempat kerjanya;

c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang

bersangkutan;

d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan

pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang

bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah

memahami syarat-syarat tersebut di atas.

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua

tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan

kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan

keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan

pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja

yang dijalankannya.

BAB VI.

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 10.

(1) Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerjasama,

saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau

pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan

dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas

dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

BAB VII.

KECELAKAAN.

Pasal 11.

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam

tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai

termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

BAB VIII.

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA.

Pasal 12.

Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja

untuk :

a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai

pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;

b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;

c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan

kesehatan kerja yang diwajibkan;

d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan

dan kesehatan kerja yang diwajibkan;

e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat

keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri

yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus

ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih

dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB IX.

KEWAJIBAN BILA MEMASUKI TEMPAT KERJA.

Pasal 13.

Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati

semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri

yang diwajibkan.

BAB X.

KEWAJIBAN PENGURUS.

Pasal 14.

Pengurus diwajibkan :

a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya,

semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undangundang

ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi

tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah

dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja;

b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar

keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan

lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut

petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;

c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang

diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan

menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja

tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut

petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

BAB XI.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

(1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih

lanjut dengan peraturan perundangan.

(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan

ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Pasal 16.

Pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada

waktu Undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di didalam satu

tahun sesudah Undang-undang ini mulai berlaku, untuk memenuhi

ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 17.

Selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam

Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang

keselamatan kerja yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku,

tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 18.

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA" dan

mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 1970.

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal T.N.I.

PENJELASAN ATAS : UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970

TENTANG : KESELAMATAN KERJA.

PENJELASAN UMUM

Veiligheidsreglement yang ada sekarang dan berlaku mulai 1910 (Stbl.

No. 406) dan semenjak itu di sana-sini mengalami perobahan mengenai

soal-soal yang tidak begitu berarti, ternyata dalam banyak hal sudah

terbelakang dan perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan peraturan

perlindungan tenaga kerja lainnya dan perkembangan serta kemajuan

teknik, teknologi dan industrialisasi di Negara kita dewasa ini dan untuk

selanjutnya.

Mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya yang serba

pesik banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan tehnis baru banyak diolah

dan dipergunakan, sedangkan mekanisasi dan elektrifikasi diperluas di manamana.

Dengan majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan

modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan

intensitet kerja operasionil dan tempo kerja para pekerja. Hal-hal ini

memerlukan pengerahan tenaga secara intensief pula dari para pekerja.

Kelelahan, kurang perhatian akan hal-hal lain, kehilangan keseimbangan dan

lain-lain merupakan akibat dari padanya dan menjadi sebab terjadinya

kecelakaan.

Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat,

pesawat-pesawat dan sebagainya yang serba pelik serta cara-cara kerja

yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya

pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru, senantiasa merupakan

sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah

difahami perlu adanya pengetahuan keselamatan kerja dan kesehatan kerja

yang maju dan tepat.

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan

yang baik dan realistis yang merupakan faktor sangat penting dalam

memberikan rasa tentram, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenagakerja

yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan,

meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Pengawasan berdasarkan Veiligheidsreglement seluruhnya bersifat

repressief.Dalam Undang-undang ini diadakan perobahan prinsipiil dengan

merobahnya menjadi lebih diarahkan pada sifat preventief.

Dalam praktek dan pengalaman dirasakan perlu adanya pengaturan

yang baik sebelum perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau bengkelbengkel

didirikan, karena amatlah sukar untuk merobah atau merombak

kembali apa yang telah dibangun dan terpasang di dalamnya guna

memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang bersangkutan.

Peraturan baru ini dibandingkan dengan yang lama, banyak

mendapatkan perobahan-perobahan yang penting, baik dalam isi, maupun

bentuk dan sistimatikanya.

Pembaruan dan perluasannya adalah mengenai :

1. Perluasan ruang lingkup.

2. Perobahan pengawasan repressief menjadi preventief.

3. Perumusan teknis yang lebih tegas.

4. Penyesuaian tata-usaha sebagaimana diperlukan bagi pelaksanaan

pengawasan.

5. Tambahan pengaturan pembinaan Keselamatan Kerja bagi

management dan Tenaga Kerja.

6. Tambahan pengaturan mendirikan Panitya Pembina Keselamatan Kerja

dan Kesehatan Kerja.

7. Tambahan pengaturan pemungutan retribusi tahunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ayat (1).

Dengan perumusan ini ruang lingkup bagi berlakunya Undang-undang ini

jelas ditentukan oleh tiga unsur:

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha,

2. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana,

3. Adanya bahaya kerja ditempat itu.

Tidak selalu tenaga kerja harus sehari-hari bekerja dalam sesuatu

tempat kerja. Sering pula mereka untuk waktu-waktu tertentu harus

memasuki ruangan-ruangan untuk mengontrol, menyetel, menjalankan

instalasi-instalasi, setelah mana mereka keluar dan bekerja selanjutnya di

lain tempat.

Instalasi-instalasi itu dapat merupakan sumber-sumber bahaya dan

dengan demikian haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja yang

berlaku baginya, agar setiap orang termasuk tenaga kerja yang

memasukinya dan atau untuk mengerjakan sesuatu disana, walaupun untuk

jangka waktu pendek, terjamin keselamatannya.

Instalasi-instalasi demikian itu misalnya rumah-rumah, transformator,

instalasi pompa air yang setelah dihidupkan berjalan otomatis, ruanganruangan

instalasi radio, listrik tegangan tinggi dan sebagainya.

Sumber berbahaya adakalanya mempunyai daerah pengaruh yang

meluas. Dengan ketentuan dalam ayat ini praktis daerah pengaruh ini

tercakup dan dapatlah diambil tindakan-tindakan penyelamatan yang

diperlukan. Hal ini sekaligus menjamin kepentingan umum.

Misalnya suatu pabrik dimana diolah bahan-bahan kimia yang

berbahaya dan dipakai serta dibuang banyak air yang mengandung zat-zat

yang berbahaya.

Bila air buangan demikian itu dialirkan atau dibuang begitu saja ke

dalam sungai maka air sungai itu menjadi berbahaya, akan dapat

mengganggu kesehatan manusia, ternak ikan dan pertumbuhan tanamtanaman.

Karena itu untuk air bungan itu harus diadakan penampungannya

tersendiri atau dikerjakan pengolahan terdahulu, dimana zat-zat kimia di

dalamnya dihilangkan atau dinetraliseer, sehingga airnya itu tidak berbahaya

lagi dan dapat dialirkan kedalam sungai.

Dalam pelaksanaan Undang-undang ini dipakai pengertian tentang

tenaga kerja sebagaimana dimuat dalam Undang-undang tentang ketentuanketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka dipandang tidak perlu di

muat definisi itu dalam Undang-undang ini.

Usaha-usaha yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidak harus

selalu mempunyai motif ekonomi atau motif keuntungan, tapi dapat

merupakan usaha-usaha sosial seperti perbengkelan di Sekolah-sekolah

teknik, usaha rekreasi-rekreasi dan di rumah-rumah sakit, di mana

dipergunakan instalasi-instalasi listrik dan atau mekanik yang berbahaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6).

Guna pelaksanaan Undang-undang ini diperlukan pengawasan dan

untuk ini diperlukan staf-staf tenaga-tenaga pengawas yang

kuantitatief cukup besar serta bermutu.

Tidak saja diperlukan keahlian dan penguasaan teoritis bidang-bidang

spesialisasi yang beraneka ragam, tapi mereka harus pula mempunyai

banyak pengalaman di bidangnya.

Staf demikian itu tidak didapatkan dan sukar dihasilkan di Departemen

Tenaga Kerja saja.

Karena itu dengan ketentuan dalam ayat ini Menteri Tenaga Kerja

dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dimaksud yang berada di Instansiinstansi

Pemerintah dan atau Swasta untuk dapat memformeer

Personalia operasionil yang tepat.

Maka dengan demikian Menteri Tenaga Kerja dapat mendesentralisir

pelaksanaan pengawasan atas ditaatinya Undang-undang ini secara

meluas, sedangkan POLICY NASIONALNYA tetap menjadi TANGGUNGJAWABNYA

dan berada di tangannya, sehingga terjamin

pelaksanaannya secara SERAGAM dan SERASI bagi seluruh Indonesia.

Pasal 2.

Ayat (1).

Materi yang diatur dalam Undang-undang ini mengikuti perkembangan

masyarakat dan kemajuan teknik, teknologi serta senantiasa akan

dapat sesuai dengan perkembangan proses industrialisasi Negara kita

dalam rangka Pembangunan Nasional Selanjutnya akan dikeluarkan

peraturan-peraturan organiknya, terbagi baik atas dasar pembidangan

teknis maupun atas dasar pembidangan industri secara sektoral.

Setelah Undang-undang ini, diadakanlah Peraturan-peraturan

perundangan Keselamatan Kerja bidang Listrik, Uap, Radiasi dan

sebagainya, pula peraturan perundangan Keselamatan Kerja sektoral,

baik di darat, di laut maupun di udara.

Ayat (2).

Dalam ayat ini diperinci sumber-sumber bahaya yang dikenal dewasa

ini yang bertalian dengan:

1. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta

peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya.

2. Lingkungan,

3. Sifat pekerjaan.

4. Cara kerja.

5. Proses produksi.

Ayat (3).

Dengan ketentuan dalam ayat ini dimungkinkan diadakan perubahanperobahan

atas perincian yang dimaksud sesuai dengan pendapatanpendapatan

baru kelak kemudian hari, sehingga Undang-undang ini,

dalam pelaksanaannya tetap berkembang.

Pasal 3.

Ayat (1).

Dalam ayat ini dicantumkan arah dan sasaran-sasaran secara konkrit

yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat keselamatan kerja yang akan

dikeluarkan.

Ayat (2).

Cukup jelas.

Pasal 4.

Ayat (1).

Syarat-syarat keselamatan kerja yang menyangkut perencanaan dan

pembuatan diberikan pertama-tama pada perusahaan pembuata atau

produsen dari barang-barang tersebut, sehingga kelak dalam

pengangkutan dan sebagainya itu barang-barang itu sendiri tidak

berbahaya bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan bagi umum,

kemudian pada perusahaan-perusahaan yang memperlakukannya

selanjutnya yakni yang mengangkutnya, yang mengedarkannya,

memperdagangkannya, memasangnya, memakainya atau

mempergunakannya, memeliharanya dan menyimpannya.

Syarat-syarat tersebut di atas berlaku pula bagi barang-barang yang

didatangkan dari luar negeri.

Ayat (2).

Dalam ayat ini ditetapkan secara konkrit ketentuan-ketentuan yang

harus dipenuhi oleh syarat-syarat yang dimaksud.

Ayat (3).

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Panitia Banding ialah Panitia Teknis, yang anggota-anggotanya terdiri dari

ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1).

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertugas memberi

pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan

kecelakaan dalam,perusahaan yang bersangkutan serta dapat

memberikan penjelasan dan penerangan efektif pada para pekerja

yang bersangkutan.

Ayat (2).

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu

Badan yang terdiri dari unsur-unsur penerima kerja, pemberi kerja

dan pemerintah (tripartite).

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang baik yang

bersangkutan maupun tidak bersangkutan dengan pekerjaan di tempat kerja

itu.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Peraturan-peraturan Keselamatan Kerja yang ditetapkan berdasarkan

veiligheidsreglement 1910 dianggap ditetapkan berdasarkan Undang-undang

ini sepanjang tidak bertentangan dengannya.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Gallery Undang Undang No 1 Tahun 1970

2 Undang Undang Nomor 1

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Uu No 1 Tahun 1970 Tentang Kesehatan Kerja Berbagai Tahun

Free Download Il Mio Credo Pedagogico Pedagogy Education

02 Uu No 1 1970 Keselamatan Kerja A

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Dasar Hukum K3 Doc

9 Perda Izin Gangguan Pdf Google Drive

Uu No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Doc Undang Ayub Kalyubi Academia Edu

Uu No 1 Tahun 1970 Ppt Powerpoint

Keselamatan Kerja Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan

Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah

Poin Penting Uu No 1 Th1970

Belajar K3 Undang Undang No 1 Tahun 1970

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984

Unaids On Twitter This Worldcup Support

Undang Undang Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Info

Arti Makna Lambang K3 546gx5qx08n8

Tujuan K3 Menurut Uu No 1 Tahun 1970 By Rizky Faisal Issuu

Perda Bg No 7 Th 2009 Kota Surabaya Pdf Document

Permen 03 1982

Pentingnya Mengenal Alat Pelindung Diri Dan Fungsinya Bar

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Safety Sign

Ueu Undergraduate 4062 Daftarpustaka1 Pdf Amalia Ratnasari


Belum ada Komentar untuk "Undang Undang No 1 Tahun 1970"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel