Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal



Pkn By Imanuel Alfariesta Budianto On Prezi Next

Pembagian Kekuasaan secara Horizontal dan Penjelasannya

Written By Habibullah Al Faruq 27 May 2017 Edit
Pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia adalah pembagian kekuasaan yang menurut fungsi dari lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Menurut UUD 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian kekuasaan secara horizontal bisa dilakukan di tingkatan pemerintahan pusat ataupun di pemerintahan daerah.
Pembagian kekuasaan di tingkatan pemerintahan pusat itu sendiri berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang memang mempunyai derajat yang sama. Pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat memang mengalami suatu bentuk pergeseran di saat setelah terjadi perubahan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pergeseran di sini memiliki maksud, makna atau arti yakni pergeseran klasifikasi kekuasaan negara, yang pada umumnya terdiri atas sebanyak 3 jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) yang menjadi sebanyak 6 kekuasaan negara.
Apa saja pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia itu sendiri?
Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD). Kekuasaan ini sendiri dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana yang memang telah dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".
Sementara itu, jika kita melihat dalam wawasan dunia itu sendiri, hanya ada sebanyak 3 negara di dunia saja yang memiliki lembaga konstitutif, yakni Iran, Perancis dan Indonesia. Untuk negara yang lain, peran dari lembaga konstitutif masih memiliki sifat yang sementara.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk menjalankan undang-undang dan segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh Presiden, sebagaimana yang sudah tertera dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di dalam pasal tersebut berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".
Contoh paling umum di dalam sebuah cabang eksekutif disebut dengan ketua pemerintahan. Eksekutif ini sendiri bisa merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, di dalam sistem parlementer.
Eksekutif berasal dari bahasa Latin yakni execure, yang memiliki arti melakukan atau melaksanakan. Kekuasaan eksekutif biasanya juga dipegang oleh badan eksekutif itu sendiri.
Jika di dalam negara demokrasi, salah satunya seperti di Indonesia, badan eksekutif biasanya terdiri atas ketua negara, entah itu raja ataupun presiden.
  1. Sistem Pemerintahan Parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, sementara untuk kepala negara dipimpin oleh Presiden. Akan tetapi, kepala negara di sini memiliki fungsi sebagai simbol dari suatu negara yang berdaulat.
  2. Sistem Pemerintahan Presidensial. Kepala pemerintahan dan kepala negara, keduanya tersebut sama-sama dipegang oleh Presiden.
Kekuasaan legislatif merupakan suatu bentuk kekuasaan yang memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana yang sudah dipertegas pada Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam pasal tersebut berbunyi, "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sendiri dipilih dengan cara melalui pemilihan umum, yang mana kegiatan tersebut atau acara itu diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.
  • Lawmaking, yang mana memiliki fungsi untuk membuat undang-undang.
  • Constituency Work, yang mana fungsi dari badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya.
  • Supervision and Criticsm Government, yang mana fungsi dari legislatif berguna untuk mengawasi setiap jalannya pelakasanaan undang-undang oleh Presiden atau Perdana Menteri dan segera melakukan tindakan mengkritik jika memang dalam keberlangsungan terjadi ketidaksesuaian.
  • Education, yang mana fungsi dari DPR untuk bisa memberikan pendidikan politik yang baik atau memberikan contoh/teladan kepada masyarakat.
Kekuasaan yudikatif atau yang biasa disebut juga dengan nama kekuasaan kehakiman yakni suatu bentuk kekuasaan yang memiliki fungsi dalam menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini sendiri dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang sudah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 24 ayat (2) tersebut berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
Lembaga kehakiman atau kejaksaan, terdiri atas hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya, yang mana dilantik oleh kepala negara masing-masing.
Biasanya, mereka juga dalam menjalankan atau melaksanakan tugas di mahkamah dan bekerja sama dengan pihak berkuasa, terutama dengan polisi dalam rangka menegakkan undang-undang.
  • Criminal Law, penyelesaian yang biasanya itu dipegang oleh pengadilan pidana yang jika di Indonesia memiliki sifat berjenjang, dari Pengadilan Negeri (untuk tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (untuk tingkat provinsi) dan Mahkamah Agung (untuk tingkat nasional).
  • Constitution Law, yang kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi.
  • Administrative Law, penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang biasanya menyangkut mengenai kasus sengketa tanah, sertifikasi dan hal-hal sejenisnya.
  • International Law, tak diselesaikan oleh badan yudikatif di bawah kendali dari suatu negara, melainkan atas nama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kekuasaan eksaminatif atau inspektif itu sendiri berarti kekuasaan yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas suatu bentuk pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 23E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut berbunyi, "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri".
Tugas dari BPK ialah memeriksa pengelolaan keuangan negara. Setelah itu, hasil dari pemeriksaan BPK langsung diserahkan kepada DPR, DPR dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.
Berdasar dari UUD 1945 Pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Kedudukan BPK ada di ibukota negara dan mempunyai perwakilan untuk di setiap provinsi.
Kekuasaan moneter berarti kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan suatu bentuk kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihata kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia, yang mana bank tersebut menjadi bank sentral di Indonesia, yang sudah dijelaskan pada Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 23D tersebut berbunyi, "negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan indepedensinya diatur dalam undang-undang".
  • Memperhatikan laju inflasi dalam menetapkan sasaran moneter. Hal ini memiliki arti jika Bank Indonesia bisa meningkatkan atau mengurangi peredaran uang yang ada di Indonesia.
  • Mengendalikan moneter dengan cara operasi pasar terbuka.
  • Melakukan diskonto.
  • Menetapkan giro wajib untuk setiap warga negara.
  • Menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara mengawasi serta memberikan sanksi terhadap siapa saja, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang.
Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkatan pemerintahan daerah itu sendiri berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang memiliki derajat sama, yakni antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Untuk di tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Provinsi (Gubernur atau Wakil Gubernur) dan DPRD Provinsi.
Sementara itu, untuk tingkat kabupaten atau kota sendiri, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati atau Wakil Bupati dan atau Walikota atau Wakil Walikota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah selesai belajar mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal, maka selanjutnya kalian bisa belajar lagi sebagai bahan belajar di rumah maupun di sekolah, yakni pembagian kekuasaan secara vertikal beserta dengan penjelasannya di artikel tersebut.

Gallery Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Misalnya Undang Undang Dibuat Oleh Dpr Namun Harus Disetujui

Powtoon Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Dan Penjelasannya

Makalah Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal Pdf Free Download

Ppkn Mengupas Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Pdf Download Gratis

Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal Belajar Kuy

Kekuasaan Lembaga Negara

Jelaskan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Yang Dilaksanakan Di

Bab Ii Tinjauan Pustaka Dan Landasan Teori A Tinjauan

00 Lk 4 Analisis Penilaian B2 D

Konsep Pembagian Kekuasaan Di Indonesia Dilakukan Secara

Oleh Yunita Wulansari Ppkn Ppt Download

Jelaskan Pembagian Kekuasaan Negara Secara Horizontal Dan

Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia

Pembagian Kekuasaan Negara Secara Horizontal Dan

Tuliskan Landasan Keberadaan Kekuasaan Yudikatif Atau

Konsep Pembagian Kekuasaan Horizontal Dan Vertikal Di

Pembagian Kekuasaan Negara Pena Progresif

Kedaulatan Sistem Pemerintahan Belajarpkndenganhendri


Belum ada Komentar untuk "Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel