Hasil Amandemen Uud 1945



Pdf Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam

Sejarah UUD 1945

Sejarah UUD 1945 – Lahirnya, Amandemen, Isi, Teks Dan PeriodenyaUndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat 1945 atau UUD ’45, adalah dasar hukum tertulis (hukum dasar), konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan menjadi undang-undang oleh negara secara PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sejak tanggal 27 Desember 1949, dalam Konstitusi Indonesia berlaku RIS, dan sejak 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Keputusan Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, menegaskan dengan DPR pada 22 Juli 1959. Pada periode 1999-2002, 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen, yang mengubah pengaturan lembaga.

Undang-undang Dasar 1945

Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi artikel tengtang Sejarah Pembentukan atau Lahirnya UUD 1945, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak artikel berikut ini – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau sering kita disebut dengan UUD 1945 atau UUD ’45, merupakan hukum basic law (dasar tertulis), konstitusi pemerintahan Bangsa Indonesia.

Sejarah Lahirnya UUD 1945

UUD 1945 diresmikan menjadi undang-undang dasar negara oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18-Agustus-1945. Namun Sejak 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Kemudian pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.

Pada periode 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amendemen (perubahan), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. berikut Sejarah Lahirnya UUD 1945 Negara Republik Indonesia secara lengkap berdasarkan pembagian / periodesasi waktu terjadinya:

Baca Juga : Teks Proklamasi

Sejarah Lahirnya UUD 1945

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk pada tanggal 29 April 1945 badan ini merupakan badan yang merancang konstitusi 1945. Selama sesi pertama yang berlangsung pada 28 Mei – 1 Juni 1945, Pada saat itu Bung Karno menyampaikan gagasan “Dasar Negara”, yang ia beri nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihapusnya kata “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kemudian naskah Piagam Jakarta dijadikan naskah Pembukaan UUD 1945 yang kemudian diresmikan pada 18-Agustus-1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Pengesahan UUD 1945 ditetapkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) pada sidangnya tanggal 29 Agustus 1945.

Kemudian Naskah rancangan UUD 1945 dibuat pada saat Sidang Ke-2 BPUPKI tanggal 10-17 Juli 1945. dan Tanggal 18-Agustus-1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Periode Diberlakukannya UUD 1945 (18-Agustus-1945 sampai 27-Desember-1949)

Dalam Periode 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia saat itu disibukkan oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16-Oktober-1945 mengatakan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk. Selanjutnya Pada 14-November-1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial (Semi Parlementer) yang pertama, dimana peristiwa tersebut adalah perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Kabinet pada Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 sering terjadi perubahan. Kabinet RI yang pertama terdiri dari 4 menteri negara dan 12 menteri memimpin departemen. Namun kabinet ini dipimpin oleh Bung Karno.

Kemudian Dalam kehidupan negara demokratis terbentuk banyak partai politik di Indonesia. Sehingga dikeluarkan maklumat Pemerintah. kemudian kabinet berubah menjadi kabinet parlementer. Perubahan kabinet ini dimaksud agar bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara barat yang menganut paham demokrassi dan kabinet parlementer (Sultan Syahrir menjadi Perdana Mentri I di Indonesia).

Periode Diberlakukanya Konstitusi RIS 1949 (27-Desember-1949 sampai 17-Agustus-1950) Pada saat itu pemerintah Indonesia menganut sistem parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara yaitu federasi negara yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing negara mempunyai kedaulatan sendiri untuk mengelola urusan internal. Ini merupakan perubahan dari tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan.

Baca Juga : Pengertian, Fungsi, Hak Dan Kewajiban Palang Merah Remaja (PMR)

Periode Diberlakukanya UUDS 1950 (17-Agustus-1950 sampai 5-Juli-1959)

Pada periode UUDS 1950 diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang lebih dikenal Demokrasi Liberal. Pada periode ini kabinet sering dilakukan pergantian, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, hal tersebut lantaran tiap partai lebih mengutamakan kepentingan golongan atau partanyai. Setelah memberlakukan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal selama hampir 9 tahun, kemudian rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak sesuai, hal tersebut karena tidak cocok dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang sesungguhnya.

Perangko kembali ke UUD 1945 50sen

Periode Diberlakukanya kembali UUD 1945 (5-Juli-1959 sampai 1966)

Karena situasi politik di Majelis Konstituante pada tahun 1959 yang panas dan banyak kepentingan partai saling tarik ulur politik sehingga gagal menghasilkan sebuah konstitusi baru, kemudian pada 5-Juli-1959, Bung Karno mengeluarkan Keputusan Presiden yang satu itu memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi, menggantikan Sementara UUDS 1950 yang berlaku pada saat itu.

Pada saat itu, ada berbagai penyimpangan 1945, termasuk:

  • Presiden menunjuk Ketua dan Wakil Ketua DPR/MPR dan Mahkamah Agung serta Wakil Ketua DPA sebagai Menteri Negara
  • MPRS menetapkan Bung Karno menjadi presiden seumur hidup.

Baca Juga : Pengertian Dan Sejarah Gerakan Pramuka Menurut Para Ahli

Selama Orde Baru (1966-1998), Pemerintah berjanji akan melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen dan murni. Akibatnya Selama Orde Baru, UUD 1945 menjadi sangat “sakral”, di antara melalui sejumlah aturan:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan implementasi Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983.
  2. Keputusan No. IV / MPR / 1983 mengenai Referendum yang antara lain menyatakan bahwa seandainya MPR berkeinginan mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus meminta masukan dari rakyat dengan mengadakan referendum.
  3. Keputusan No. I / MPR / 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan amandemen terhadapnya

Pada masa ini dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur (Sekarang Timor Leste) dari NKRI.

Baca Juga : Pahlawan Nasional

Salah satu permintaan Reformasi pada tahun 98 adalah adanya amendemen atau perubahan terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan amandemen UUD 1945 antara lain karena pada zaman Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (namun pada nyataannya tidak di tangan rakyat), tetapi kekuasaan yang sangat besar malah ada pada Presiden, hal tersebut karena adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (yang dapat menimbulkan multitafsir), dan kenyataan rumusan UUD 1945 mengenai semangat penyelenggara negara yang belum didukung cukup ketentuan konstitusi.

Tujuan amandemen UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti kedaulatan rakyat, tatanan negara, pembagian kekuasaan, HAM, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dll yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan aspirasi bangsa. Amandemen UUD 1945 mempunyai kesepakatan yaitu tidak merubah Pembukaan UUD 1945, dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga memperjelas sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode 1999-2002, terjadi 4 kali amendemen UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR yaitu:

  1. Pada Sidang Umum MPR 1999, 14-21 Oktober 1999, Amandemen Pertama.
  2. Pada Sidang Tahunan MPR 2000, 7-18 Agustus 2000, Amandemen Kedua.
  3. Pada Sidang Tahunan MPR 2001, 1-9 November 2001, Amandemen Ketiga.
  4. Pada Sidang Tahunan MPR 2002, 1-11 Agustus 2002, Amandemen Keempat.

Baca Juga : Perlawanan Rakyat Maluku

HASIL AMANDEMEN UUD 1945

Amandemen Pertama

Perubahan ini meliputi 9 pasal, 16 ayat yang Ditetapkan pada tanggal 19-Oktober-1999, yaitu:

  1. Pasal 7: Tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
  2. Pasal 13 ayat 2 dan 3: Tentang Penempatan dan Pengangkatan Duta
  3. Pasal 5 ayat 1: Tentang Hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
  4. Pasal 14 ayat 1: Tentang Pemberian Grasi dan Rehabilitasi
  5. Pasal 15: Tentang Pemberian tanda jasa, gelar, serta kehormatan lain
  6. Pasal 9 ayat 1 dan 2: Tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden
  7. Pasal 21: Tentang Hak DPR untuk mengajukan RUU
  8. Pasal 14 ayat 2: Tentang Pemberian abolisi dan amnesty
  9. Pasal 20 ayat 1-4: Tentang DPR
  10. Pasal 17 ayat 2 dan 3: Tentang Pengangkatan Menteri

Amandemen Kedua

Perubahan ini tersebar dalam 7 Bab yang Ditetapkan tanggal 18-Agustus-2000, yaitu:

  • Bab IX A: Tentang Wilayah Negara
  • Bab VI: Tentang Pemerintahan Daerah
  • Bab XA: Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
  • Bab VII: Tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPR)
  • Bab XV: Tentang Bahasa, Bendera, Lagu Kebangsaan dan Lambang Negara
  • Bab X: Tentang Penduduk dan Warga Negara
  • Bab XII: Tentang Pertahanan dan Keamanan

Baca Juga : Hasil Sidang BPUPKI – Anggota, Pembentukan, Sejarah Dan Ringkasannya

Amandemen Ketiga

Perubahan ini tersebar dalam 7 Bab yang Ditetapkan tanggal 9-November-2001, yaitu:

  1. Bab II: Tentang MPR
  2. Bab I: Tentang Bentuk dan Kedaulatan
  3. Bab VIII A: Tentang BPK (Badan Pemeriksa keuangan)
  4. Bab III: Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
  5. Bab VII A: Tentang DPR
  6. Bab V: Tentang Kementrian Negara
  7. Bab VII B: Tentang Pemilihan Umum

Amandemen Keempat

Perubahan ini meliputi 19 pasal yang terdiri dari 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. yang Ditetapkan pada tanggal 10-Agustus-2002. Pada Amandemen keempat ini ditetapkan bahwa:

UUD 1945 sebagaimana telah diubah merupakan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18-Agustus-1945 dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Perubahan tersebut diputuskan pada rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18-Agustus-2000 pada Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”. dan Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapus.

Baca Juga : Tujuan Tanam Paksa

Naskah Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal Aturan Tambahan.

Teks Pembukaan UUD 1945

UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demikianlah penjabaran artikel diatas tentang Sejarah UUD 1945 – Lahirnya, Amandemen, Isi, Teks Dan Periodenya semoga dapat bermanfaat bagi semua pembaca setia kami…

Gallery Hasil Amandemen Uud 1945

Lembaga Negara Yang Dihapuskan Setelah Amandemen Uud 1945

Hukum Konsitusi 7 Kekurangan Hasil Amandemen Uud 1945

Uud 1945 Setelah Amandemen Pdf

Jual Uud 1945 Hasil Amandemen Proses Amandemen Uud 1945 Secara Lengkap Kota Depok Delani Bookstore Tokopedia

Guru Besar Universitas Gajah Mada Uud Hasil Amandemen

Lembaga Lembaga Negara Menurut Uud 1945 Hasil Amandemen

Pemahaman Kritis Dan Implikasi Hasil Amandemen Uud Ppt Download

Uud 1945 Hasil Amandemen Proses Amandemen Uud 1945 Secara Lengkap

Sebutkan 5 Perubahan Yang Terjadi Dalam Uud 1945 Setelah

Sistem Pemerintahan Indonesia Sejarah Pengertian Dan

Uud 1945 Hasil Amandemen Dengan Penjelasannya Edisi Lux Terkini

Dpr Hingga Presiden Digugat Ke Pengadilan Soal Berlakunya

Skripsi

Materi Twk Bagian 2 Undang Undang Dasar 1945 Pecintabudaya

Download Uud 1945 Gratis English

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Docx Document

Pdf Human Rights Arrangement On Indonesian Law

Uud 1945 Hasil Amandemen

Ringkasan Hasil Amandemen Uud 1945 I

Uud Nri Tahun 1945 Hasil Amandemen Memberikan Kekuasaan

Bab I Pendahuluan Hasil Amandemen Undang Undang Dasar Uud


Belum ada Komentar untuk "Hasil Amandemen Uud 1945"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel