Bagaimana Keterkaitan Antara Hak Asasi Manusia Dengan Kewajiban Asasi Manusia



Liberalisme Dan Hak Asasi Manusia Suarakebebasan

HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KEWAJIBAN

HAK ASASI MANUSIA Pengertian Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi :1. Kejahatan genosida;2. Kejahatan terhadap kemanusiaanKejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :1. Membunuh anggota kelompok;2. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;3. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;4. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau5. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :1. pembunuhan;2. pemusnahan;3. perbudakan;4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;6. penyiksaan;7. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;9. penghilangan orang secara paksa; atau10. kejahatan apartheid.(Penjelasan Pasal 7, 8, 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseoarang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Penjelasan Pasal 1 angka 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)Penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya (Penjelasan Pasal 33 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM)sumberPosted by meidi.depari at 9:25 PM 0 comments HAK DAN KEWAJIBAN Di Indonesia , hubungan antara warga negara dengan negara (hak dan kewajiban) digambarkan dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang mencakup berbagai bidang. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Penjabaran lanjut mengenai hak dan kewajiban warga negara dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Contoh hal dan kewajiban WNI dalam bidang pendidikan pada pasal 31 dijabarkan kedalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara , dalam UUD 1945 hasil amandemen I telah dicantumkan adanya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yaitu pada pasal 28 I – J UUD 1945Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dapat dicantumkan didalam undang-undang dasar negara republik Indonesia.Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.Namun biasanya bagi yang memiliki banyak uang atau tajir bisa memiliki tambahan hak dan pengurangan kewajiban sebagai warga negara kesatuan republik Indonesia.Berikut ini adalah Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam undang-undang:Hak dan kewajiban dalam bidang politik•Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.•Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Arti pesannya adalah:1. Hak berserikat dan berkumpul.2. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)Hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya•Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.• Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.• Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.Arti pesan yang terkandung adalah:1. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.2. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.3. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.4. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.5. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.6. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.Selain dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Arti pesannya adalah:7. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik, serta Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam•Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Arti pesannya:bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi• Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.• Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.• Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.•Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.Arti pesannya adalah:1. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat.2. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar.3. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam.4. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.

Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.

Gallery Bagaimana Keterkaitan Antara Hak Asasi Manusia Dengan Kewajiban Asasi Manusia

Pdf Substansi Hak Dan Keajiban Warga Negara Dalam Pancasila

Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet By Tifa

Adakah Sebuah Kewajiban Asasi Manusia Fajri Al Mudarris

Perbedaan Ham Dan Hak Warga Negara Beserta Contoh Romadecade

Pancasila 9 Nilai Nilai Pancasila Hak Dan Kewajiban Asasi

Garuda Garba Rujukan Digital

Bab 2 Bagaimana Hubungan Antara Bisnis Dan Ham Igcn

Makalah Hak Asasi Manusia Dalam Pancasila Hak Asasi Manusia

Ulasan Lengkap Apakah Ham Masih Berlaku Dalam Keadaan

Harmonisasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja

Kitaberhak Catatan Atas Hari Toleransi Internasional 2018

Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari Hrwg Sbmi

Tantangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Setelah Pemilu

Pengertian Kewajiban Asasi Manusia Kam 100 Lengkap

Buku Almanak Ham 2014 Rev3 Pages 201 250 Text Version

Pulau Kecil Dan Hak Asasi Manusia

Adakah Sebuah Kewajiban Asasi Manusia Republika Online

Antara Hak Asasi Dan Kewajiban Asasi Harus Seimbang

Keterkaitan Sila Ke 2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab De

Pdf Kajian Tentang Model Rencana Aksi Daerah Hak Asasi

Pdf Hak Asasi Dan Budaya Politik

Buku Siswa Ppkn Kelas Xi Edisi Revisi 2017

1 Bagaimana Keterkaitan Antara Hak Asasi Manusia Dengan

Doc Makalah Kelompok 8 Tentang Ham Clara David Academia Edu

Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari Hrwg Sbmi

Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia


Belum ada Komentar untuk "Bagaimana Keterkaitan Antara Hak Asasi Manusia Dengan Kewajiban Asasi Manusia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel