Undang Undang Pelayanan Publik



Perda No 8 Ttg Standar Pel Publik

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Perundangan Terkait:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 
  6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Gallery Undang Undang Pelayanan Publik

99 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

99 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Ombudsman Ri On Twitter Ketua Ombudsman Ri Membuka Acara

Perda 4 Th 2018

Online Public Access Catalog Perpusnas Ri

13 Uu 25 2009 Pelayanan Publik Pdf Google Drive

National Kick Off Meeting Kemendagri 02 April 2014 Road Map

Wali Kota Vicky Lumentut Jadi Pembicara Soal Standar

Survey Pages 1 8 Text Version Fliphtml5

Petra Togamas Tanya Jawab Undang Undang Pelayanan Publik

Ppt Oleh Ismiyarto Sh M Si Kepala Bidang Pelayanan

Ruang Cover Blogspot Uu Pelayanan Publik

Uu No 25 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Pelayanan Publik Book By Redaksi Jogja Bangkit

Ruu Pelayanan Publik Versi Kemenpan 20mar07 Www Parlemen

Ppt Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

99 Uu Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

𝕖𝕧𝕖𝕟𝕥𝕤𝕖𝕞𝕒𝕣𝕒𝕟𝕘 S Tweet Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan

Sk Sp By Perizinan Malangkab Go Id Issuu

Lawmotion 12 Undang Undang No 25 Tahun 2009 Tentang

Ylpkp Tuding Kinerja Kepala Sekolah Sman 12 Tak Patuhi

Peraturan Dpr No 1 Tahun 2010 Tentang Kip Di Dpr By Muhammad


Belum ada Komentar untuk "Undang Undang Pelayanan Publik"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel