Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara



Ppt Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah Dalam

Dinamika pengelolaan kekuasaan pusat dan daerah berdasarkan uud

  1. 1. Dinamika Pengelolaan Kekuasaan pusat dan Daerah berdasarkan UUD NRI tahun 1945 Disusun oleh  Ainul Mardhiyah Al Arafah  Alifah Nurfadhilah Sari  Camila Berliana Artadi  Muhammad Afdhol Rizaldi  Muthia Hanifa  Rifqi Naufal Hamdi Assalamu’alaikum Wr. Wb. http://about.me/muafriz
  2. 2. Indikator 3.3.1 Menganalisis Tujuan Negara Republik Indonesia 3.3.2 Menelaah Struktur kekuasaan pemerintah Pusat menurut UUD NRI Tahun 1945 3.3.3 Menganalisis tugas dan wewenang pemerintah pusat 3.3.4 Menganalisis perbedaan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik 3.3.5 Menjelaskan peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan Negara http://about.me/muafriz
  3. 3. Indikator 3.3.6 Menelaah mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah menurut UUD NRI Tahun 1945 3.3.7 Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Negara 3.3.8 Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten 3.3.9 Menganalisis pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten 3.3.10 Menyimpulkan mekanisme pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah
  4. 4. Tujuan Negara Republik Indonesia a Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
  5. 5. Struktur Kekuasaan Pemerintah Pusat Menurut UUD 1945 Legislatif EksekutifYudikatif BPK MPR DPR DPD Presiden dan Wakil Presiden MA MK KY http://about.me/muafriz
  6. 6. Tugas Pemerintah Pusat • Presiden Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankam pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Presiden Indonesia mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. 1.Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945: 2.Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR; 3.Menetapkan peraturan pemerintah; 4.Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam kegentingan memaksa; 5.Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri. Kepala pemerintahan http://about.me/muafriz
  7. 7. Tugas Pemerintah Pusat • Presiden 7.Memegang kekuasaan yant tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara; 8.Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR; 9.Menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang; 10.Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR; 11.Menerima penempatan duta negara lain; 12.Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; 13.Memberi amnesti dan aabolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR; 14.Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormataan yang diatur dengan undang-undang; 15.Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nesihat dan pertimbangan kepada presiden. Kepala Negara
  8. 8. Tugas Pemerintah Pusat • Wakil Presiden Seorang wakil presiden adalah membantu presiden. Mandat kedaulatan rakyat yang diberikan kepada seseorang yang dipilih sebagai presiden dan wakil presiden dapat berakhir karena telah berakhir masa jabatannya, berhalangan tetap, dan dicabut mandatnya sebelum berakhir masa jabatannya. • Menteri Menteri sering disebut sebagai pembantu presiden. Menteri membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Menteri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu • menteri negara koordinator (menko), • menteri negara yang memimpin departemen • menteri non departemen • pejabat tinggi negara setingkat menteri. http://about.me/muafriz
  9. 9. Wewenang Pemerintah Pusat • Urusan Politik Luar Negeri • Urusan Pertahanan • Urusan Keamanan • Urusan Yustisi • Urusan Meneter dan fiskal nasional • Urusan Agama • Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. • Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintahan absolut Pemerintahan konkuren http://about.me/muafriz
  10. 10. Perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik • Suprastruktur terdiri 1. Partai Politik 2. Interest group 3. Pressure group 4. Media komunikasi politik 5. Kelompok Jurnalis 6. Kelompok Pelajar 7. Figure-figure Politik • Infrastruktur terdiri 1. Lembaga Legislatif 2. Lembaga Eksekutif 3. Lembaga Yudikatif http://about.me/muafriz
  11. 11. Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan faktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia. • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia • Pasal 33 ayat (1) (2) dan (3) • Pasal 34 ayat (1) (2) dan (3) • Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia • Aktif melaksanakan ketertiban dunia
  12. 12. Ketentuan mengenai Pemerintah Daerah dalam BAB VI PEMERINTAH DAERAH Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 1-7 Pasal 18B (1) (2)Pasal 18A (1) (2) • Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. • Sistem pemerintahan daerah juga sebetulnya merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. • pemerintahan daerah juga sebagai training ground dan pengembangan demokrasi dalam sebuah kehidupan negara. • Sistem pemerintahan daerah disadari atau tidak sebenarnya ialah persiapan untuk karir politik level yang lebih tinggi yang umumnya berada di pemerintahan pusat.
  13. 13. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara • Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke- 4. • Untuk mencapai hal tersebut, pemerintahan daerah mempunyai peran yang pentinguntuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan nasional. http://about.me/muafriz
  14. 14. Pola Hubungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten • Dalam sistem pemerintahan daerah, menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, wilayah NKRI dibagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. • Karena itu, tidak ada lagi hubungan hierarkis antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. • Meski begitu, kepala daerah kabupaten/kota tetap harus menjaga hubungan koordinatif dan kooperatif dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi. • Berdasarkan struktur demikian, kedudukan gubernur dan bupati/walikota sejajar sebagai kepala daerah otonom yang masing-masing berhak mengatur daerahnya. • Provinsi adalah wilayah administrasi sehingga kabupaten/kota adalah subordinate wilayah administrasi provinsi dan haruslah terjaga hubungan baik antara keduanya. Hal itu diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 25 dan 26 tentang kewajiban kepala daerah untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  15. 15. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah ▫ Hubungan Pemerintahan dan Kekuasaan • Penyelenggaraan pemerintahan daerah mendapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat. • Daerah mendapat otonomi seluas-luasnya, agar kesejahteraan masyarakat cepat terwujud melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. • Pemberian otonomi seluas-luasnya pada daerah didasarkan pada prinsip negara kesatuan, sehingga kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara dan pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan. • Dalam rangka otonomi daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan kearifan lokal dalam membuat kebijakan. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan nasional ketika membuat kebijakan. http://about.me/muafriz
  16. 16. ▫ Hubungan Keuangan • Otonomi daerah harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. • Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal (1) angka 30 menyebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. • Dana perimbangan adalah pendanaan daerah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). • Dana perimbangan dibagi menjadi 3 komponen: Dana bagi hasil (DBH), dana dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan pada daerah berdasarkan persentase tertentu, berasal dari pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi) http://about.me/muafriz
  17. 17. Menganalisis Pola Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten http://about.me/muafriz
  18. 18. • Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara- di.html
  19. 19. • Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). • Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara- di.html
  20. 20. • Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya Source: http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara- di.html
  21. 21. Menyimpulkan Mekanisme Pembagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dan Daerah http://about.me/muafriz
  22. 22. • Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Source: Buku BSE Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII halaman 102 http://about.me/muafriz
  23. 23. • Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang- bidang berikut: 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan dan keamanan 3. Peradilan/yustisi 4. Moneter dan fiskal nasional 5. Agama Source: Buku BSE Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII halaman 102
  24. 24. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. http://about.me/muafriz

Gallery Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Ppt Download

7 Bab 4 Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Doc 4 Mengupas

Dinamika Kepemimpinan Di Perguruan Tinggi Anomali Demokrasi

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Ppt Download

Materi Pkn Kls Xii Bab 3

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Pusat Dan Daerah Berdasarkan Uud

Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kekuasaan Kehakiman Ppt

Boss Project Soal Dan Jawaban Buku Pkn Kurikulum 2013

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara

Pembagian Kelas Kompetensi Inti Dan Keuangan Negara

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Di Daerah

Bab 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan

Pengelolaan Kekuasaan Negara Youtube

Ppt Tugas P Dik2 1

Esok Senja Makalah Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan

Pusat Dan Daerah Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara

Bab 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Perkembangan

Peta Konsep Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Di Pusat Dan Di Daerah Da

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara

Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah

Bab 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Perkembangan


Belum ada Komentar untuk "Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel